MAKASSAR — Persoalan pembebasan lahan, integrasi transportasi, perizinan angkutan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPD RI, A. Abd Waris Halid, di Kantor DPD RI, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku transportasi terkait berbagai hambatan pembangunan infrastruktur, pelayanan angkutan, keselamatan lalu lintas, serta penanganan bencana di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan itu, Waris Halid menegaskan bahwa pembangunan transportasi perlu dirancang secara terintegrasi, mulai dari infrastruktur jalan, jalur kereta api, terminal, hingga angkutan lanjutan yang menghubungkan masyarakat dengan tujuan akhir.
“Pembangunan transportasi harus dilihat sebagai satu kesatuan layanan. Jalan, kereta api, terminal, dan angkutan lanjutan harus saling terhubung agar manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Waris.
Integrasi transportasi dan kendala pembebasan lahan
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, S.Sos., M.Si., memaparkan sejumlah tantangan pengembangan transportasi di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah kebutuhan integrasi layanan Trans Sulsel dengan bandara dan simpul transportasi lainnya.
Menurutnya, pengembangan infrastruktur perhubungan membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah pusat, kejelasan pembagian kewenangan, serta penyelesaian persoalan pembebasan lahan.
Pengembangan jalur kereta api menuju Parepare juga menghadapi tantangan geografis pada sejumlah bagian trase sehingga memerlukan kajian lebih lanjut mengenai alternatif jalur.
Selain infrastruktur, Dishub Sulsel menyoroti pengawasan angkutan, sosialisasi keselamatan, pemeriksaan kelayakan teknis kendaraan, serta tindak lanjut usulan zona aman sekolah.
Persoalan serupa disampaikan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel. Pembebasan lahan masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kemacetan dan pelebaran jalan. Sementara itu, penanganan ruas yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung membutuhkan koordinasi dengan pihak berwenang.
Bappelitbangda Sulsel juga memaparkan prioritas pembangunan jalan dengan mempertimbangkan tingginya volume lalu lintas pada sejumlah ruas. Adapun gagasan pembangunan akses melalui wilayah pesisir masih memerlukan kajian teknis, dukungan pendanaan, dan kejelasan kewenangan pelaksana.
Waris menilai berbagai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Perizinan angkutan dan keselamatan lalu lintas
Ketua Organda Sulsel, Abd. Rahim, mengungkapkan bahwa persoalan birokrasi perizinan dan perubahan badan hukum masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha angkutan.
Proses administrasi lintas instansi, termasuk pengurusan balik nama kendaraan, dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Organda juga menyoroti persaingan antara angkutan berizin dan kendaraan berpelat hitam yang digunakan untuk melayani perjalanan berbayar. Selain itu, aktivitas terminal dinilai belum sepenuhnya pulih setelah pandemi.
Dari sisi pengelolaan angkutan, BPTD Sulsel menyampaikan perlunya penguatan pengawasan kendaraan barang melalui dukungan perangkat CCTV. Optimalisasi terminal juga membutuhkan ketersediaan angkutan lanjutan agar penumpang dapat meneruskan perjalanan menuju tempat tujuan.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan koordinasi dalam menjaga keselamatan serta kelancaran lalu lintas.
Perilaku pengemudi, termasuk tidak menjaga jarak aman dan kurang berhati-hati saat berbelok, menjadi bagian dari persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Perwakilan Solidaritas Driver Gojek Makassar turut menyampaikan masukan terkait pengaturan waktu operasional truk dengan mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan, kepadatan lalu lintas, dan kelancaran distribusi barang.
Adapun perwakilan PT Borlindo menyampaikan masukan mengenai promosi layanan terminal serta harapan pengembangan jalan tol menuju Parepare.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Waris menegaskan bahwa penyelesaian persoalan transportasi harus mempertimbangkan kepastian perizinan, pembagian kewenangan, dan keselamatan masyarakat.
Kesiapsiagaan bencana perlu diperkuat
Selain transportasi, forum reses turut membahas kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama terkait ketersediaan logistik, personel, peralatan, serta koordinasi antarpemerintah.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Dr. Abd. Malik Faisal, S.H., M.Adm.Pemb., memaparkan upaya kesiapsiagaan melalui penyediaan persediaan logistik di 24 kabupaten/kota, sosialisasi mitigasi bencana di sekolah, serta penyiapan tenda dan dapur umum bagi masyarakat terdampak.
Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, di antaranya kendaraan operasional yang berstatus pinjam pakai, berkurangnya kegiatan pelatihan akibat efisiensi anggaran, serta integrasi data masyarakat terdampak bencana yang belum optimal.
Koordinasi pengadaan dan penyaluran bantuan juga menjadi perhatian untuk memastikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat dan mengurangi potensi tumpang tindih antarinstansi.
Dalam pembahasan tersebut, kesiapan personel, logistik, peralatan, kajian risiko, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi turut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan.
Waris menilai kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika penanganan darurat telah dibutuhkan.
“Dalam penanggulangan bencana, kesiapan sebelum kejadian perlu mendapat perhatian yang kuat. Data, logistik, personel, dan peralatan harus dipersiapkan dengan pembagian tugas yang jelas,” tegasnya.
Ia menyatakan akan membawa masukan daerah tersebut dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD RI serta mendorong koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Aspirasi daerah disiapkan untuk ditindaklanjuti
Waris menegaskan bahwa hasil reses tidak boleh berhenti sebagai catatan pertemuan. Setiap persoalan perlu dirumuskan menjadi usulan yang dilengkapi data, penjelasan hambatan, kewenangan instansi terkait, dan kebutuhan dukungan anggaran.
“Masukan dalam reses ini perlu diterjemahkan menjadi daftar persoalan dan usulan yang jelas. Kita perlu mengetahui apa hambatannya, siapa yang berwenang, dan dukungan apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, aspirasi Sulawesi Selatan dapat diperjuangkan secara lebih terarah kepada kementerian dan lembaga terkait,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Sulsel, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Bappelitbangda Sulsel, Organda Sulsel, BPTD Sulsel, Dirlantas Polda Sulsel, Dinas Sosial Sulsel, BPBD Sulsel, Sekretariat DPRD Sulsel, PT Borlindo, serta Solidaritas Driver Gojek Makassar.
Sejumlah masukan dari forum tersebut selanjutnya akan dihimpun dalam laporan persoalan, dokumen teknis, dan usulan kebutuhan anggaran sebagai bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
SYUKRI
