• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

GPII MAROS SOROTI KERAS KAPOLRES: PENANGANAN GENG MOTOR DIMINTA TRANSPARAN

jum007 by jum007
24 Agustus 2026
in Sorotan
GPII MAROS SOROTI KERAS KAPOLRES: PENANGANAN GENG MOTOR DIMINTA TRANSPARAN

MAROS — Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Maros melontarkan sorotan keras terhadap jajaran Polres Maros terkait penanganan aksi geng motor yang belakangan kembali meresahkan masyarakat.

GPII mengapresiasi langkah kepolisian mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi geng motor. Namun, organisasi kepemudaan tersebut mempertanyakan kejelasan proses hukum setelah penindakan dilakukan.

Ketua Bidang Advokasi Publik GPII Maros, Fathur Rizqi, mendesak Kapolres Maros memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat mengenai jumlah orang yang diamankan, kronologi penindakan, barang bukti yang disita, hingga status hukum masing-masing terduga pelaku.

“Kami mengapresiasi langkah penindakan, tetapi publik berhak mengetahui hasilnya. Puluhan orang sudah diamankan, lalu bagaimana status hukumnya? Jangan sampai penangkapan hanya menjadi berita sesaat tanpa kejelasan proses hukum,” tegas Fathur.

Menurut Fathur, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak bertanya-tanya mengenai nasib para terduga pelaku setelah diamankan polisi. Terlebih, aksi geng motor bukan sekadar persoalan ketertiban, tetapi telah menyentuh rasa aman masyarakat.

Baca Juga:  WALIKOTA MADIUN DICIDUK KPK, TERSERET KASUS FEE PROYEK DAN DANA CSR

GPII Maros juga meminta Polres Maros tidak berhenti pada pola penindakan setelah kejadian. Kepolisian dinilai perlu memperkuat langkah pencegahan, patroli dan pemetaan wilayah yang rawan dijadikan lokasi berkumpul kelompok geng motor.

Fathur mengingatkan, kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kapolres jangan hanya hadir setelah terjadi keributan. Masyarakat membutuhkan polisi yang mampu mencegah sebelum korban dan keresahan bertambah. Karena itu, kami meminta penanganannya dibuka secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Kapolres Diminta Jangan Diam

Sorotan lebih tajam disampaikan Ketua Umum GPII Maros, Irwansyah. Ia menilai langkah Polres Maros mengamankan sejumlah terduga pelaku sudah tepat, tetapi penindakan tersebut harus diikuti dengan kejelasan status hukum.

Baca Juga:  DLH TURUN, DUGAAN DUMPING LIMBAH ILEGAL DI PATTENE MENGUAT

Menurut Irwansyah, berdasarkan informasi yang dihimpun GPII, terdapat belasan hingga puluhan orang yang diduga diamankan dalam penanganan kasus geng motor, baik oleh jajaran Polsek maupun Polres Maros.

“Penindakan yang dilakukan Polres Maros itu sudah benar. Data yang berhasil dihimpun teman-teman, kurang lebih sudah ada belasan hingga puluhan orang terduga pelaku yang berhasil diamankan, baik di tingkat Polsek maupun Polres,” ujar Irwansyah.

Namun, ia mempertanyakan apa yang terjadi setelah proses pengamanan tersebut.

“Kami meminta status hukum para terduga pelaku diperjelas dan prosesnya transparan. Kapolres Maros jangan diam, karena sikap diam justru dapat menimbulkan berbagai persepsi publik terkait penanganan kasus ini,” tegasnya.

Irwansyah menegaskan, GPII tidak sedang mempersoalkan tindakan kepolisian dalam melakukan penertiban. Sebaliknya, GPII meminta agar tindakan tersebut memiliki ujung yang jelas dan dapat diketahui masyarakat.

Baca Juga:  60% ANGGARAN MBG DIKUASAI ENAM KORPORASI AYAM, PETERNAK RAKYAT TERSINGKIR

“Kalau memang memenuhi unsur pidana, proses sesuai hukum. Kalau tidak memenuhi unsur, jelaskan kepada publik alasan dan statusnya. Jangan masyarakat hanya tahu ada puluhan orang diamankan, tetapi setelah itu tidak ada penjelasan,” katanya.

GPII Maros pun mendesak Kapolres Maros segera menyampaikan perkembangan penanganan kasus geng motor secara terbuka. Bagi GPII, keberhasilan kepolisian tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang diamankan, tetapi dari sejauh mana proses hukum berjalan, pencegahan dilakukan, dan rasa aman benar-benar dirasakan masyarakat.

GPII Maros menegaskan, publik tidak membutuhkan sekadar kabar penangkapan. Masyarakat membutuhkan kepastian: siapa yang diproses, dengan pasal apa, bagaimana status hukumnya, dan apa langkah kepolisian untuk memastikan aksi geng motor tidak kembali berulang.

JUM

Share111Tweet70SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.