JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto mulai menuai sorotan. Pasalnya, sekitar 60 persen anggaran bahan makanan program tersebut diduga terserap oleh perusahaan besar sektor perunggasan yang memasok daging ayam broiler dan telur.
Sejumlah perusahaan yang disebut mendominasi rantai pasok tersebut antara lain: Charoen Pokphand Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia, Malindo Feedmill, Janu Putra Sejahtera, Chickin Indonesia dan Anjawani Mitra Madani.
Perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai integrator industri perunggasan yang menguasai rantai produksi mulai dari pembibitan, pakan, pembesaran ayam broiler hingga distribusi telur dan daging ayam.
Dominasi perusahaan besar dalam pasokan MBG disebut terjadi karena produksi ayam dan telur dari peternak rakyat belum memenuhi standar pengolahan pangan yang dipersyaratkan pemerintah, terutama terkait standar mutu dan keamanan pangan berdasarkan Badan Standardisasi Nasional melalui ketentuan Standar Nasional Indonesia.
Standar tersebut mencakup berbagai aspek seperti kebersihan proses pemotongan ayam, pengemasan, rantai dingin (cold chain), hingga kualitas telur yang layak distribusi dalam skala besar. Sementara sebagian besar peternak rakyat masih menjual hasil produksi dalam bentuk segar tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi standar industri.
Akibatnya, pemerintah dan penyedia dapur program MBG cenderung memilih pasokan dari perusahaan integrator yang telah memiliki rumah potong ayam modern, fasilitas pengolahan, serta sistem distribusi yang memenuhi standar keamanan pangan nasional.
Namun kondisi ini juga memunculkan kritik dari kalangan pemerhati ekonomi kerakyatan. Mereka menilai program besar seperti MBG seharusnya dapat menjadi momentum untuk memberdayakan peternak rakyat dan koperasi desa, bukan justru memperkuat dominasi korporasi besar di sektor pangan.
Para pengamat menyarankan agar pemerintah mendorong pembangunan rumah potong ayam rakyat, fasilitas pengemasan telur, serta pelatihan standar SNI bagi peternak kecil, sehingga mereka juga dapat masuk dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Tanpa intervensi tersebut, program yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa dikhawatirkan justru lebih banyak mengalirkan anggaran negara ke perusahaan besar, sementara peternak rakyat tetap berada di pinggiran rantai distribusi pangan nasional.
JUM
