Ket : Gambar Ilustrasi
JAKARTA, — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan nasional. Sebanyak 11 nama jenderal kepolisian disebut dalam dugaan perkara tersebut, yang memunculkan pertanyaan besar mengenai penggunaan perangkat intelijen dan kewenangan penyadapan di tubuh Polri.
Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu yang paling disorot dalam perkara ini.
Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, penyidik sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidikan kemudian berkembang. Pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah nomor Presiden Prabowo Subianto.
11 NAMA JENDERAL DISEBUT ANALIS
Di tengah proses penyidikan, analis politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyebut terdapat 11 nama jenderal yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Nama-nama yang disebut meliputi: Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.Komjen Pol Asep Dedi Suhari.Komjen Pol Suhardianto.Komjen Pol Yuda Gustawan.Irjen Pol Eko Hadi Santoso.Irjen Pol Dedi Murti.Irjen Pol M. Tejo Kusumo.Irjen Pol Nunung Saifuddin.Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.Irjen Pol Abdul Karim dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Namun, daftar tersebut merupakan keterangan Selamat Ginting dalam sebuah diskusi podcast, bukan daftar resmi tersangka yang diumumkan penyidik.
PENYALAHGUNAAN ALAT NEGARA JADI SOROTAN
Selamat Ginting juga menyoroti dugaan penggunaan perangkat penyadapan bernilai fantastis yang disebut bersumber dari anggaran negara.
Menurutnya, apabila perangkat tersebut digunakan untuk kepentingan di luar kewenangan dan prosedur hukum, persoalannya bukan sekadar pelanggaran internal institusi, melainkan menyangkut penyalahgunaan fasilitas negara.
Kasus ini sekaligus memunculkan tuntutan transparansi mengenai siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan operasi, serta siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan perangkat penyadapan tersebut.
Publik kini menunggu hasil pengembangan penyidikan Bareskrim Polri untuk mengungkap apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam operasi tersebut.
Sebab, penyadapan terhadap kepala negara, apabila terbukti dilakukan secara ilegal, merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Hingga 8 November 2026, empat jenderal telah diberitakan berstatus tersangka. Sementara itu, sepuluh nama lainnya dalam daftar yang disampaikan Selamat Ginting belum dapat dinyatakan terlibat secara hukum tanpa bukti dan penetapan resmi penyidik.
SYUKRI / JUM
