• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

SK BUPATI DILANGKAHI! KADIS KESEHATAN MAROS GESER KASI LEWAT SURAT TUGAS, DIDUGA LANGGAR UU ASN DAN PP 11/2017

jum007 by jum007
2 Februari 2026
in Sorotan
SK BUPATI DILANGKAHI! KADIS KESEHATAN MAROS GESER KASI LEWAT SURAT TUGAS, DIDUGA LANGGAR UU ASN DAN PP 11/2017

MAROS — Dugaan penyalahgunaan kewenangan kembali mencoreng tata kelola birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Kepala Dinas Kesehatan Maros diduga melangkahi kewenangan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan menggeser dan menunjuk pejabat struktural setingkat Kepala Seksi (Kasi) hanya bermodalkan surat tugas, tanpa Surat Keputusan (SK) Bupati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Informasi yang dihimpun metrosulsel.com menyebutkan, Kasi Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer (SPKP) yang sah diangkat melalui SK Bupati, digeser dari jabatannya hanya menggunakan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan. Ironisnya, posisi strategis tersebut kemudian diisi oleh pejabat lain yang juga hanya berbekal surat tugas, tanpa keputusan resmi dari PPK.

Tak hanya itu, kasus serupa terjadi pada jabatan Kasi SDMK. Pejabat lama yang diangkat berdasarkan SK Bupati digeser secara sepihak, sementara penggantinya ditunjuk melalui perintah lisan, tanpa dokumen pengangkatan resmi. Bahkan, sumber internal menyebut pejabat yang ditunjuk hanya memiliki golongan III/a, yang secara jenjang kepangkatan patut dipertanyakan kelayakannya untuk menduduki jabatan struktural tersebut.

Baca Juga:  WALIKOTA MADIUN DICIDUK KPK, TERSERET KASUS FEE PROYEK DAN DANA CSR

Praktik penunjukan pejabat melalui perintah lisan dan surat tugas dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip merit system ASN. PP Nomor 11 Tahun 2017 secara tegas mensyaratkan setiap pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat dilakukan melalui mekanisme administrasi yang sah, berbasis kualifikasi, kompetensi, kepangkatan, serta dituangkan dalam keputusan tertulis oleh PPK.

Secara hukum administrasi negara, Surat Tugas tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan atau meniadakan SK Bupati. Dengan demikian, secara yuridis pejabat lama masih sah menduduki jabatan, sementara pejabat yang diangkat tanpa SK berpotensi cacat hukum. Imbasnya, setiap kebijakan, rekomendasi, maupun dokumen yang ditandatangani pejabat “titipan surat tugas” berisiko batal demi hukum dan dapat menyeret instansi ke dalam persoalan hukum serius.

Baca Juga:  Komando Desak Kapolda Sultra Ungkap Skandal Korupsi Kapal Azimut, Ali Mazi Diduga Terlibat

Sejumlah kalangan internal menilai langkah Kepala Dinas Kesehatan Maros sebagai bentuk pembajakan kewenangan Bupati dan pengabaian total terhadap sistem merit ASN. Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi membuka ruang nepotisme, konflik kepentingan, hingga abuse of power di tubuh birokrasi kesehatan Maros.

Lebih jauh, tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam UU ASN, karena Kepala Dinas menggunakan kewenangan jabatan di luar batas yang diberikan peraturan perundang-undangan. Kasus ini dinilai layak dilaporkan ke Inspektorat Daerah, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga Ombudsman RI sebagai dugaan maladministrasi dan pelanggaran sistem merit.

Baca Juga:  PRABOWO SINDIR BUROKRASI: TERLALU BANYAK PEMBOHONG, MENIPU PRESIDEN DEMI KEUNTUNGAN PRIBADI

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Maros, Indriani Idris, mengaku baru mengetahui adanya penerbitan surat tugas tersebut setelah dikonfirmasi wartawan metrosulsel.com.

“Saya sama sekali tidak dilibatkan dalam rapat kepegawaian. Bukan saya yang mengetik atau membuat surat tugas itu. Ini murni kewenangan Kepala Dinas. Silakan konfirmasi langsung ke beliau,” ujar Indriani.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maros, dr. Yunus, belum memberikan klarifikasi. Pesan singkat yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp hingga berita ini diterbitkan belum mendapat respons.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam menegakkan supremasi hukum, profesionalitas ASN, serta memastikan jabatan struktural tidak dijadikan ruang uji coba kekuasaan pejabat OPD. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap birokrasi kesehatan di Maros terancam kian tergerus.

JUM

Share591Tweet369SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.