JAKARTA, — Mahasiswa Kehutanan Indonesia yang tergabung dalam Sylva Indonesia mendesak perombakan menyeluruh tata kelola kehutanan nasional. Mereka menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), deforestasi, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar pembenahan regulasi secara parsial.
Desakan itu disuarakan dalam aksi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyoroti kondisi kehutanan Indonesia yang dinilai menghadapi krisis serius. Mereka menilai kerangka hukum kehutanan yang berlaku belum memadai untuk melindungi ekosistem hutan sekaligus menjamin hak dan keterlibatan masyarakat di sekitarnya.
Sylva Indonesia pun mendorong reset kehutanan nasional melalui lima tuntutan utama.
Pertama, evaluasi total dan penggantian Undang-Undang Kehutanan.
Mahasiswa mendesak Presiden RI dan DPR RI menghentikan pendekatan revisi parsial serta menyusun undang-undang kehutanan baru yang partisipatif, berorientasi pada pemulihan ekosistem, dan responsif terhadap krisis iklim.
Mereka juga menuntut keterbukaan naskah akademik dan draf RUU secara utuh kepada publik, bukan hanya matriks materi muatan yang terbatas. Rentetan karhutla di Kalimantan dan Sumatera pada 2026 turut disorot sebagai persoalan tata kelola yang harus dievaluasi, bukan semata-mata dianggap sebagai bencana musiman.
Kedua, restrukturisasi kurikulum pendidikan kehutanan.
Mahasiswa menuntut pembenahan menyeluruh pendidikan kehutanan agar lebih relevan dengan tantangan kerusakan ekosistem, krisis iklim, konflik tenurial, dan kebutuhan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Ketiga, transisi menuju pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Sylva mendorong perubahan tata kelola yang selama ini bertumpu pada negara (state-based management) menuju pengelolaan berbasis masyarakat (community-based management) secara terukur dan bertanggung jawab.
Keempat, pengakuan substantif terhadap hak masyarakat adat.
Pengakuan terhadap masyarakat adat dinilai harus diwujudkan melalui perlindungan hak yang nyata, termasuk keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam.
Kelima, konsolidasi ruang diskusi substantif di seluruh Indonesia.
Mahasiswa mendorong terbukanya ruang dialog yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas masa depan kehutanan nasional, mulai dari kalangan akademisi, mahasiswa, pemerintah, hingga masyarakat adat dan komunitas yang hidup di sekitar hutan.
Sylva Indonesia menegaskan, tuntutan tersebut membutuhkan respons nyata dari pemerintah dan DPR. Mereka memperingatkan, apabila lima tuntutan itu tidak dipenuhi, mahasiswa kehutanan akan menggelar aksi besar-besaran secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Desakan ini menjadi peringatan bahwa pembenahan sektor kehutanan tidak cukup berhenti pada perubahan aturan di atas kertas. Mahasiswa menuntut perubahan yang menyentuh sistem pendidikan, arah kebijakan, serta posisi masyarakat dalam menentukan masa depan hutan Indonesia.
SYUKRI
