MAROS — Rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kecamatan menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Maros. Kecamatan Moncongloe mencatat capaian terendah, baru 37 persen dari target, sehingga mendorong Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur menegaskan pentingnya evaluasi kinerja camat.
Dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Marusu, Kantor Bupati Maros, Senin (19/10/2026), terungkap penerimaan PBB Moncongloe baru sekitar Rp1,7 miliar dari target Rp4,6 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp2,9 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun.
Secara keseluruhan, penerimaan PBB Kabupaten Maros mencapai sekitar Rp34 miliar atau 72,47 persen dari target Rp47 miliar. Capaian ini menyisakan sekitar Rp13 miliar yang perlu ditagih. Sementara PAD Maros dari seluruh sumber pendapatan telah mencapai Rp285,5 miliar atau 82,23 persen dari target Rp347 miliar.
Rendahnya realisasi PBB berpotensi membuat target penerimaan pajak daerah tidak tercapai apabila penagihan tidak dipercepat. Kondisi tersebut juga menjadi indikator yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja pemerintah kecamatan.
Muetazim meminta kecamatan dengan capaian rendah segera mengidentifikasi hambatan penagihan, termasuk memperbaiki data alamat wajib pajak serta pencatatan objek pajak, terutama di kawasan perumahan.
Ia menegaskan, camat yang tidak mencapai target PBB selama dua tahun berturut-turut akan direkomendasikan untuk dievaluasi kepada Bupati Maros.
Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, mengatakan banyaknya kawasan perumahan menjadi salah satu kendala penagihan di Moncongloe. Untuk mempermudah pembayaran, Bapenda mulai membuka loket di sejumlah kompleks perumahan, termasuk pada Sabtu dan Minggu.
Bapenda juga akan berkoordinasi dengan kejaksaan serta pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan untuk menindaklanjuti penagihan.
Dengan sisa waktu hingga akhir 2026, percepatan penagihan PBB menjadi penting agar target penerimaan tercapai dan capaian masing-masing kecamatan dapat dipertanggungjawabkan dalam evaluasi kinerja.
JUM
