• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

DUA PINTU “KLARIFIKASI”: DUGAAN POLA TEKANAN HINGGA “KOORDINASI” DI BALIK PEMANGGILAN REKANAN & KADES

jum007 by jum007
15 April 2026
in Sorotan
DUA PINTU “KLARIFIKASI”: DUGAAN POLA TEKANAN HINGGA “KOORDINASI” DI BALIK PEMANGGILAN REKANAN & KADES

MAROS —  Keluhan dari sejumlah rekanan, kontraktor, dan kepala desa di Kabupaten Maros membuka dugaan adanya pola berulang dalam proses pemanggilan klarifikasi oleh oknum aparat penegak hukum (APH). Alih-alih berujung pada proses hukum terbuka, sejumlah pihak mengaku perkara justru “mengendap” setelah melalui tahapan yang mereka sebut sebagai “koordinasi”.

Berdasarkan penelusuran dan keterangan beberapa sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, pola tersebut diduga berlangsung dalam beberapa tahapan.

Tahap Awal: Surat Klarifikasi

Proses biasanya diawali dengan surat undangan klarifikasi yang dikaitkan dengan dugaan tindak pidana, umumnya terkait proyek atau penggunaan anggaran desa. Surat ini disebut-sebut berasal dari unit penanganan tindak pidana tertentu maupun tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  BANYAK KAYU GELONDONGAN TERBAWA BANJIR BANDANG DI SUMATRA, KAPOLRI: ADA INDIKASI PEMBALAKAN LIAR

Tahap Kedua: Pemeriksaan Awal

Pihak yang dipanggil dimintai keterangan seputar administrasi pekerjaan, realisasi anggaran, hingga dokumen proyek. Dalam tahap ini, sejumlah pihak mengaku mulai merasakan tekanan psikologis karena diarahkan pada potensi konsekuensi hukum.

Tahap Ketiga: “Arah Penyelesaian”

Di titik ini, menurut pengakuan beberapa sumber, mulai muncul dugaan adanya komunikasi tidak formal yang mengarah pada opsi penyelesaian di luar proses hukum terbuka. Istilah yang kerap digunakan adalah “koordinasi” atau “pengaturan ke dalam”.

Seorang kontraktor mengaku kondisi tersebut berdampak langsung pada finansial mereka.

“Kami setengah mati kerja, tapi ujung-ujungnya keuntungan proyek habis di ‘koordinasi’,” ujarnya.

Baca Juga:  PRIA DITEMUKAN TEWAS DI KAMAR HOTEL BARUGA MAROS

Tahap Akhir: Perkara Tidak Berlanjut

Sejumlah kasus yang sebelumnya diawali dengan klarifikasi disebut tidak berlanjut ke tahap penyidikan atau proses hukum yang lebih terbuka. Hal ini memunculkan pertanyaan di kalangan pihak yang pernah dipanggil.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh kepala desa yang merasa berada pada posisi dilematis.

“Kalau memang ada pelanggaran, seharusnya diproses secara jelas. Tapi kalau tidak, jangan sampai mekanisme klarifikasi justru menimbulkan beban lain,” kata salah satu kepala desa.

Catatan Kritis dan Risiko Penyimpangan

Pengamat hukum menilai, mekanisme klarifikasi pada dasarnya merupakan bagian sah dari proses penegakan hukum. Namun, jika tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, ruang tersebut berpotensi disalahgunakan.

Baca Juga:  APBN 2026 TERTEKAN UTANG, PRABOWO GAS POL KEJAR KORUPTOR & PENGEMPLANG PAJAK

Ia menekankan pentingnya standar operasional yang jelas, pencatatan resmi setiap tahapan, serta pengawasan internal untuk mencegah praktik yang menyimpang dari prosedur.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga laporan ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan pola tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna mendapatkan penjelasan yang berimbang.

Jika praktik ini benar terjadi, maka bukan hanya berpotensi merugikan pelaku usaha dan pemerintahan desa, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

JUM

Share413Tweet258SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.