MAROS — Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros kian menguat. Lemahnya validasi data perusahaan serta minimnya pengawasan administrasi usaha disinyalir membuka ruang permainan data secara sistematis yang berdampak langsung pada terkurasnya keuangan daerah.
Sorotan keras disampaikan Wakil Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, Ilham Tammam, yang menilai persoalan PAD tidak lagi dapat dipahami sebagai kekeliruan teknis birokrasi semata. Menurutnya, pola yang terjadi telah mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi.
“Ketika ratusan perusahaan beroperasi dengan ribuan tenaga kerja, tetapi kontribusi PAD tidak sebanding, maka logikanya sederhana: ada data yang dimanipulasi atau sengaja dibiarkan tidak akurat,” ujar Ilham, Rabu (25/12).
Data Usaha Besar, Kontribusi PAD Tak Seimbang
Berdasarkan data resmi perusahaan di Kecamatan Marusu, tercatat ratusan unit usaha lintas sektor—mulai dari industri, perdagangan, jasa, logistik, hingga kawasan business park—dengan jumlah tenaga kerja mencapai ribuan orang. Namun realitas fiskal menunjukkan PAD Kabupaten Maros masih tergolong rapuh.
Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya belanja publik, rendahnya kesejahteraan aparatur, serta sempitnya ruang fiskal untuk pembangunan daerah.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya sejumlah praktik bermasalah, antara lain: Pengaburan data jumlah tenaga kerja, Manipulasi klasifikasi sektor usaha, Pelaporan administrasi yang tidak sesuai dengan aktivitas riil perusahaan.
Praktik tersebut diduga berimplikasi langsung pada penghindaran kewajiban pajak dan retribusi daerah. Mengarah Unsur Tindak Pidana Korupsi
Ilham menegaskan, dugaan penyimpangan administrasi yang berlangsung berulang dan dalam jangka panjang tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur yang memiliki otoritas pengawasan.
“Jika data keliru terus dijadikan dasar penetapan PAD, lalu tidak ada koreksi atau penindakan, maka itu bukan lagi kelalaian administratif, melainkan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, praktik tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena tindak pidana korupsi.”
Pasal 3 menyatakan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena tindak pidana korupsi.”
Menurut Ilham, apabila manipulasi data perusahaan atau pembiaran administratif tersebut terbukti menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka unsur pidananya menjadi sangat jelas.
Dampak Langsung ke Masyarakat
HPPMI Maros menegaskan bahwa kebocoran PAD bukan persoalan administratif belaka. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari rendahnya upah PPPK paruh waktu, terbatasnya layanan publik, hingga terhambatnya pembangunan daerah.
“Uang daerah bocor, rakyat yang menanggung akibatnya. Korupsi PAD pada hakikatnya adalah korupsi terhadap hak publik,” ujar Ilham.
Desakan Penegakan Hukum
Atas kondisi tersebut, HPPMI Maros mendesak: Aparat penegak hukum untuk membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi PAD, Audit investigatif menyeluruh terhadap data perusahaan dan kewajiban fiskalnya dan Pemeriksaan pejabat teknis yang memiliki kewenangan dalam pendataan dan pengawasan usaha.
Ilham mengingatkan, tanpa langkah tegas dan transparan, Kabupaten Maros berpotensi kehilangan miliaran rupiah PAD setiap tahun tanpa akuntabilitas yang jelas.
“Ini bukan sekadar kritik kebijakan. Ini alarm pidana. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.
Ilustrasi Dampak Fiskal
Untuk menggambarkan besarnya potensi kebocoran, Ilham menyampaikan ilustrasi sederhana kontribusi PAD berdasarkan skala usaha:
Satu perusahaan besar berpotensi menyumbang pajak dan retribusi daerah sekitar Rp500 juta hingga Rp2 miliar per tahun,
Satu perusahaan kecil rata-rata hanya menyumbang sekitar Rp5 juta hingga Rp25 juta per tahun.
Artinya, satu perusahaan besar setara dengan kontribusi 20 hingga 100 perusahaan kecil terhadap PAD daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Maros dan instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut.
JUM
