Oleh: A. Syahruni Aryanti
Founder Rumah Jiwa Warani
Saya membaca rencana pemerintah untuk membuka rekening bagi sekitar 200 juta penduduk Indonesia dengan saldo awal Rp50.000. Anggaran yang disebut untuk program tersebut berada pada kisaran Rp10–11 triliun.
Saya berhenti cukup lama pada angka itu. Bukan karena inklusi keuangan tidak penting. Justru akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi. Rekening bank dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menabung, menerima bantuan pemerintah, melakukan transaksi, hingga memperoleh akses terhadap layanan keuangan lainnya.
Namun, sebagai warga negara,
Saya merasa kita tetap berhak mengajukan satu pertanyaan sederhana: apakah penggunaan anggaran sebesar itu merupakan pilihan yang memberikan manfaat paling besar bagi rakyat saat ini?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena setiap rupiah dalam APBN memiliki opportunity cost atau biaya peluang. Ketika negara memilih membiayai satu program, pada saat yang sama terdapat kebutuhan lain yang mungkin harus menunggu.
Dan hari ini, daftar kebutuhan itu masih sangat panjang. Kita masih berbicara tentang kesejahteraan guru, khususnya mereka yang berstatus non-ASN dan telah bertahun-tahun mengabdikan hidupnya untuk pendidikan. Kita masih menemukan sekolah dengan fasilitas yang jauh dari memadai.
Kita masih berbicara tentang keluarga yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, serta perempuan yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi tidak mempunyai cukup modal dan akses untuk memulainya.
Karena itu, ketika muncul angka sekitar Rp11 triliun untuk sebuah program pembukaan rekening massal, menurut saya publik tidak salah jika kemudian membandingkannya dengan berbagai kebutuhan tersebut.
Bayangkan jika ruang fiskal sebesar itu juga digunakan secara lebih kuat untuk memperbaiki kesejahteraan guru.
Bayangkan jika sebagian digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang membutuhkan ruang kelas, sanitasi, perpustakaan, atau fasilitas belajar yang layak.
Atau bayangkan jika sebagian dana tersebut digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan rumah tangga rentan: bukan sekadar memberikan uang, melainkan menyediakan modal usaha yang disertai pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan pengawasan sehingga mereka perlahan dapat membangun kemandirian ekonomi.
Tentu persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membagi uang. Demikian pula pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dengan memberikan modal. Dibutuhkan desain program yang tepat, basis data yang akurat, pendampingan, pengawasan, serta evaluasi yang serius.
Tetapi justru di situlah diskusi mengenai kebijakan publik seharusnya berlangsung. Mana yang menghasilkan dampak sosial dan ekonomi terbesar dari setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan?
Apakah menambah jumlah rekening otomatis membuat masyarakat lebih sejahtera? Apakah kepemilikan rekening akan benar-benar meningkatkan aktivitas ekonomi mereka? Berapa banyak dari calon penerima yang sebenarnya sudah memiliki rekening? Dan setelah rekening tersebut dibuka, apa indikator keberhasilan program ini dalam satu, tiga, atau lima tahun mendatang?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk penolakan terhadap inklusi keuangan.
Sebaliknya, itu adalah permintaan agar sebuah kebijakan dengan konsekuensi anggaran yang sangat besar memiliki tujuan, mekanisme, dan manfaat yang benar-benar dapat diukur.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka siapa kelompok yang menjadi sasaran, bagaimana mekanisme pemilihan bank pelaksana, bagaimana struktur pembiayaannya, serta sejauh mana manfaat ekonomi akhirnya benar-benar diterima masyarakat.
Sebab dalam kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian, ukuran keberhasilan kebijakan tidak boleh berhenti pada berapa juta rekening berhasil dibuka atau berapa triliun rupiah berhasil dibelanjakan.
Ukuran akhirnya harus jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: berapa banyak kehidupan rakyat yang menjadi lebih baik setelah uang itu dibelanjakan?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa rencana pembukaan rekening tersebut pasti merupakan kebijakan yang salah.
Saya hanya berharap, sebelum uang rakyat sebesar itu digunakan, pemerintah dapat menjelaskan dengan terang: mengapa program ini mendesak, bagaimana angka tersebut dihitung, siapa yang paling membutuhkan dan memperoleh manfaat, serta mengapa pilihan ini dianggap lebih efektif dibandingkan berbagai alternatif penggunaan anggaran lainnya.
Sebab Rp11 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik angka sebesar itu terdapat banyak kemungkinan: kesejahteraan guru, sekolah yang lebih layak, perempuan yang mampu memulai usaha, keluarga rentan yang memiliki sumber penghasilan baru, serta anak-anak yang memperoleh kesempatan hidup lebih baik.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan semata-mata tentang membuka 200 juta rekening.Ini tentang bagaimana negara menentukan prioritas ketika sumber daya terbatas dan kebutuhan rakyat begitu besar. Dan mencintai Indonesia tidak berarti kita harus selalu diam terhadap setiap kebijakan pemerintah.
Justru karena mencintai negeri ini, kita harus terus bertanya. Agar setiap rupiah uang rakyat tidak sekadar terserap dalam anggaran, tetapi benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk kesempatan, kemandirian, dan kehidupan yang lebih bermartabat.
A. Syahruni Aryanti
Founder Rumah Jiwa Warani
