• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Opini

Membangun Budaya Sadar Hukum di Tengah Krisis Identitas Bangsa

jum007 by jum007
23 Juni 2026
in Opini
Membangun Budaya Sadar Hukum di Tengah Krisis Identitas Bangsa

Oleh: Dr. Rafih Sri Wulandari, S.IP., M.Si

Di tengah derasnya arus globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga persoalan yang lebih mendasar, yakni krisis identitas bangsa. Krisis ini terlihat dari melemahnya nilai-nilai kebangsaan, menurunnya kepatuhan terhadap hukum, serta menguatnya budaya pragmatis dalam kehidupan sosial.

Fenomena korupsi, politik uang, penyebaran hoaks, intoleransi, hingga rendahnya disiplin hukum menunjukkan bahwa persoalan hukum di Indonesia tidak semata-mata disebabkan lemahnya regulasi atau penegakan hukum. Persoalan tersebut berakar pada melemahnya kesadaran nilai yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kajian filsafat, kondisi ini dapat dibaca melalui pemikiran Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ketiganya menawarkan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam memahami krisis hukum dan identitas bangsa yang tengah dihadapi Indonesia.

Menurut Nietzsche, masyarakat modern rentan mengalami nihilisme, yaitu kondisi ketika nilai-nilai yang selama ini menjadi pedoman hidup kehilangan makna dan otoritasnya. Dalam situasi seperti itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai cerminan keadilan, melainkan sekadar aturan formal yang ditaati jika diawasi dan dilanggar ketika ada kesempatan.

Baca Juga:  KETIKA UJARAN MENJADI SENJATA, RELASI MENJADI KORBAN

Gejala tersebut terlihat dalam berbagai praktik sosial di Indonesia. Korupsi misalnya, sering dilakukan bukan karena pelakunya tidak memahami hukum, melainkan karena nilai kejujuran dan integritas tidak lagi menjadi pegangan utama. Demikian pula politik uang yang dalam sebagian masyarakat mulai dianggap sebagai hal lumrah dalam proses demokrasi.

Perkembangan teknologi informasi turut memperparah kondisi tersebut. Hoaks dan disinformasi menyebar dengan cepat, sementara kebenaran kerap kalah oleh popularitas dan kepentingan kelompok. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis hukum pada dasarnya merupakan krisis nilai.

Krisis nilai tersebut kemudian bertransformasi menjadi krisis identitas bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan keadilan sosial menghadapi tantangan serius akibat masuknya budaya individualisme dan materialisme. Akibatnya, hukum sering kali dipandang sebagai aturan eksternal yang terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di sejumlah daerah, kepatuhan terhadap hukum masih sangat bergantung pada pengawasan aparat. Sementara di wilayah lain, seperti Papua dan Maluku, hukum adat tetap memiliki pengaruh kuat sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian berbasis adat dibandingkan hukum negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya menjadi bagian dari kesadaran sosial masyarakat.

Baca Juga:  OPERASI 300 MENIT: BEDAH TEKNIS PENCULIKAN PRESIDEN VENEZUELA

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemikiran Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel menawarkan jalan keluar. Kant menegaskan bahwa moralitas harus lahir dari kesadaran rasional individu. Kepatuhan terhadap hukum seharusnya didasarkan pada kesadaran bahwa hukum itu benar dan wajib dipatuhi, bukan semata karena takut terhadap sanksi.

Sementara itu, Hegel memandang bahwa hukum hanya akan efektif apabila menjadi bagian dari budaya dan kehidupan etis masyarakat atau yang disebutnya sebagai Sittlichkeit. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas merupakan modal sosial yang dapat memperkuat budaya hukum apabila terus dipelihara dan dihidupkan kembali.

Di sinilah Pancasila memiliki peran strategis. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan sistem nilai yang mampu menjembatani moralitas individu dan kehidupan sosial. Nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, serta ketuhanan yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi penting dalam membangun budaya sadar hukum.

Baca Juga:  AKAL AKALAN REGULASI DAN ALIRAN UANG PUBLIK: CELAH SISTEMIK YANG MENYUAP DEMOKRASI

Namun, membangun budaya hukum tidak dapat dibebankan kepada negara semata. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Lembaga pendidikan perlu menanamkan nilai integritas sejak dini. Masyarakat harus aktif menjaga nilai-nilai sosial serta menolak praktik-praktik yang merusak hukum seperti korupsi dan politik uang. Di sisi lain, para elite politik dituntut menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum.

Pada akhirnya, krisis budaya sadar hukum di Indonesia merupakan bagian dari krisis yang lebih luas, yaitu krisis nilai dan krisis identitas bangsa. Dalam perspektif Nietzsche, masyarakat menghadapi ancaman nihilisme nilai. Dalam pandangan Kant, tantangan utamanya adalah membangun kesadaran moral yang otonom. Sedangkan menurut Hegel, hukum harus dihidupkan sebagai bagian dari kehidupan etis masyarakat.

Pancasila menjadi titik temu yang mampu menyatukan seluruh nilai tersebut dalam konteks keindonesiaan. Sebab, membangun budaya sadar hukum pada hakikatnya bukan hanya membangun aturan, tetapi juga membangun kesadaran, karakter, dan makna dalam kehidupan berbangsa. Hukum akan benar-benar hidup ketika hidup dalam kesadaran setiap warga negara.

Share52Tweet32SendShareSend

Related Posts

Rp11 Triliun: Membuka Rekening atau Membuka Jalan Keluar dari Kerentanan?
Opini

Rp11 Triliun: Membuka Rekening atau Membuka Jalan Keluar dari Kerentanan?

11 September 2026
UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA: GAGASAN BESAR HARUS DITOPANG BUKTI BESAR
Opini

UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA: GAGASAN BESAR HARUS DITOPANG BUKTI BESAR

29 Juli 2026
Ketika Gaji PPPK Terancam?, Otonomi Daerah Sedang Menghadapi Ujian Terbesar. 
Opini

Ketika Gaji PPPK Terancam?, Otonomi Daerah Sedang Menghadapi Ujian Terbesar. 

12 Juli 2026
PORSENIJAR 2026, BERKAH BAGI SIDRAP
Opini

PORSENIJAR 2026, BERKAH BAGI SIDRAP

9 Juli 2026
JANGAN-JANGAN ADA YANG TAKUT? RUU PERAMPASAN ASET TERUS TERTUNDA
Opini

JANGAN-JANGAN ADA YANG TAKUT? RUU PERAMPASAN ASET TERUS TERTUNDA

8 Juli 2026
NEGARA JANGAN TERLALU CEPAT BERLARI
Opini

NEGARA JANGAN TERLALU CEPAT BERLARI

1 Juli 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.