Oleh: Yanuardi Syukur
Pengamat Timur Tengah, Dosen Antropologi Universitas Khairun
Isu Palestina telah lama menjadi topik sensitif dalam politik Amerika Serikat. Dukungan terhadap Israel bukan sekadar kebijakan, melainkan sudah menjadi norma ideologis dalam sistem dua partai. Para politisi, terutama dari Partai Demokrat yang ingin tetap berada dalam orbit kekuasaan, selama puluhan tahun memilih bersikap diam atau mendua (double standard) demi menjaga hubungan dengan donor pro-Israel dan lobi Zionis. Namun, kehadiran Zohran Kwame Mamdani politisi muda Muslim beraliran sosialis dari Queens menandai disrupsi penting terhadap ortodoksi tersebut.
Sebagai imigran keturunan Asia Selatan yang menghabiskan masa kecil di Uganda dan Afrika Selatan pasca-apartheid, Mamdani membawa perspektif yang berakar pada pengalaman kolonialisme dan perjuangan kesetaraan ras. Solidaritasnya terhadap Palestina bukan sekadar posisi politik, melainkan bagian dari identitas moral dan sejarah keluarganya, terutama melalui pengaruh intelektual ayahnya, Mahmood Mamdani, seorang akademisi terkemuka dalam studi kolonialisme dan kekerasan negara.
Dalam kampanyenya sebagai calon Wali Kota New York, Mamdani tidak hanya membahas isu Palestina sebagai urusan luar negeri. Ia mengaitkannya dengan politik kota, terutama isu imigrasi, penegakan hukum, represi politik, dan kebebasan berpendapat. Saat pejabat New York lainnya menangkap mahasiswa anti-genosida, Mamdani justru berdiri bersama para demonstran, mendukung tuntutan penghentian kerja sama universitas dengan industri militer, hingga menyerukan penghentian deportasi oleh ICE (Kantor Imigrasi dan Bea Cukai AS).
Di sinilah letak signifikansi politiknya: Palestina menjadi bagian dari agenda progresif domestik, tidak lagi diposisikan sebagai isu “jauh” atau “asing.” Dengan kata lain, Mamdani menegaskan bahwa pembebasan Palestina merupakan bagian dari perjuangan keadilan sosial global, yang relevan bagi kelas pekerja, minoritas, dan komunitas imigran di Amerika Serikat.
Kemenangan elektoral Mamdani—yang berhasil mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo yang didukung para miliarder—menunjukkan bahwa dukungan terbuka terhadap Palestina kini justru dapat memberikan keuntungan politik. Hal ini berbanding terbalik dengan asumsi lama bahwa isu tersebut adalah “bunuh diri politik.” Basis pemilih muda, kelas pekerja, dan komunitas minoritas justru memobilisasi diri karena keberanian Mamdani yang menolak berkompromi.
Namun, oposisi terhadap Mamdani juga cukup keras. Media konservatif dan tokoh-tokoh Demokrat arus utama menuduhnya antisemit, meskipun tanpa dasar faktual. New York Post (3/8/2025) menulis “Zohran Mamdani’s views on Palestinians are embarrassing,” dengan salah satu kalimat yang menyebut bahwa “nilai Mamdani bukanlah keadilan, tetapi kebencian.” Serangan terhadap Mamdani, termasuk upaya mengaitkannya dengan “obsesi seumur hidup” ayahnya, Mahmood Mamdani, seorang akademisi pascakolonial yang kritis mencerminkan strategi lama yang digunakan untuk membungkam solidaritas terhadap Palestina dengan cara menyamakan kritik terhadap negara Israel dengan kebencian terhadap orang Yahudi. Tuduhan semacam ini tidak lahir dari kepedulian terhadap keselamatan komunitas Yahudi, melainkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan geopolitik dan ekonomi yang menopang kebijakan AS di Timur Tengah.
Dari luar AS, sejumlah menteri Israel mengecam terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota Muslim pertama New York City dan menyerukan agar warga Yahudi di kota tersebut berimigrasi ke Israel. Kandidat dari Partai Demokrat itu terpilih sebagai wali kota New York pada Selasa lalu, menjadi Muslim dan keturunan Asia Selatan pertama yang menduduki jabatan tersebut. Mereka menuduh terpilihnya Mamdani sebagai “menyerahkan kunci kebebasan dunia kepada pendukung Hamas,” sebuah tuduhan yang jelas tidak berdasar.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir, menyebut terpilihnya Mamdani sebagai “kemenangan antisemitisme atas akal sehat,” dan melabelinya sebagai “pendukung Hamas, pembenci Israel, dan antisemit terang-terangan.” Hal serupa disampaikan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, yang dalam wawancara dengan stasiun radio lokal 103 FM mengklaim bahwa kemenangan Mamdani dapat membahayakan “rasa aman komunitas Yahudi,” karena ia bertanggung jawab langsung terhadap kepolisian kota.
Menurut saya, kekhawatiran Israel terhadap terpilihnya Mamdani tergolong berlebihan. Mereka tampaknya tidak menyangka bahwa dari “kota kebebasan” seperti New York yang memiliki populasi Yahudi besar justru lahir seorang pemimpin yang sangat pro-Palestina. Mamdani sejauh ini secara konsisten menegaskan komitmennya untuk melindungi warga Yahudi New York dari antisemitisme, sembari menolak penggunaan tuduhan tersebut untuk membungkam suara pembela Palestina. Posisi ini memperluas ruang perdebatan yang membedakan antara antisemitisme dan kritik terhadap apartheid Israel.
Di tingkat nasional, kemenangan Mamdani dapat mempercepat pergeseran generasi dalam Partai Demokrat. Kaum muda terutama dari kelas pekerja, imigran, dan mahasiswa telah menjadikan Palestina sebagai isu moral yang mendefinisikan politik mereka. Jika gelombang ini terus menguat, isu Palestina bisa berubah dari tabu menjadi standar etika baru dalam politik progresif Amerika.
Dengan demikian, Zohran Mamdani dapat dilihat bukan hanya sebagai simbol “wajah baru” politik kota New York, tetapi juga representasi lahirnya wacana solidaritas internasional yang menghubungkan perjuangan rakyat Palestina dengan perjuangan keadilan sosial di jantung imperium itu sendiri. Dalam konteks ini, kemenangan Mamdani tidak hanya relevan bagi Palestina, tetapi juga menjadi tanda bahwa “ketakutan elektoral” akibat mendukung Palestina di Amerika mulai runtuh. Artinya, dukungan terhadap Palestina akan semakin membesar bahkan dari “ibu kota dunia,” New York.
Dr. Ibrahim Karatas, analis hubungan internasional asal Turki, menilai bahwa “jika seorang Muslim dapat memenangkan pemilihan wali kota di salah satu kota terkaya di dunia, maka persepsi terhadap Muslim telah berubah menjadi lebih positif.” Menurut Karatas, Gaza memainkan peran besar dalam perubahan persepsi tersebut. Karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Mamdani berutang sebagian keberhasilannya kepada Gaza dan rakyatnya.
Genosida yang terjadi di Gaza telah membangunkan kesadaran rakyat Amerika dan dunia, membuat mereka melihat bahwa Israel bertindak brutal membunuh bayi dan perempuan tanpa pandang bulu. Kesadaran ini membuat publik mulai mempertanyakan mengapa Washington terus bertindak sebagai pelindung Israel dan turut serta dalam genosida. Menurut Karatas, publik Amerika, khususnya di New York, kini mengkritik kebijakan pro-Israel dan kebijakan luar negeri “America First,” serta berupaya mempengaruhi politik AS yang selama ini dikendalikan kelompok Zionis.
Kita berharap Zohran Mamdani dapat menunjukkan kepemimpinan yang populis dan konsisten dalam sikap pro-Palestinanya. Mayoritas negara di dunia saat ini telah mengakui Palestina, dan masyarakat global telah menyadari bahwa tindakan Israel keliru serta tidak relevan dengan semangat zaman. Harapannya, Mamdani dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya sekaligus memperkuat dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.
Pada 8 November 2025, di Senayan, Jakarta, akan diadakan Konferensi Asia-Pasifik untuk Palestina yang digelar oleh MUI, BKSAP DPR RI, serta berbagai lembaga filantropi dan kemanusiaan. Kita berharap gema pro-Palestina terus bergema di berbagai negara Asia-Pasifik dan dunia, serta melahirkan pemimpin-pemimpin baru seperti Zohran Mamdani—pemimpin yang menunjukkan sikap jelas dan tegas dalam keberpihakan pada Palestina. Selain mengucapkan selamat kepada Zohran Mamdani, kita juga berharap akan lahir lebih banyak pemimpin pro-Palestina di berbagai kota di dunia.
