JAKARTA — Persoalan penyelenggaraan Jambore Nasional (Jamnas) XII Gerakan Pramuka di Cibubur semakin mendapat sorotan. Selain keluhan peserta mengenai distribusi natura, muncul informasi mengenai tata kelola kepanitiaan yang dinilai menyisakan persoalan.
Metrosulsel.com memperoleh keterangan dari internal panitia bahwa jumlah personel yang terlibat dalam penyelenggaraan Jamnas XII mencapai sekitar 1.200 orang yang berasal dari berbagai daerah. Namun, menurut sumber internal tersebut, personel yang tercantum secara resmi dalam surat keputusan (SK) kepanitiaan hanya sekitar 320 orang.
Sementara itu, ribuan personel lainnya disebut bekerja tanpa honor. Seorang anggota panitia yang ditemui Metrosulsel.com mengaku datang ke Cibubur dengan harapan mendapatkan setidaknya dukungan transportasi selama menjalankan tugas. Namun harapan tersebut tidak sepenuhnya terwujud.
“Kami hanya bekerja dengan sukarela. Kami berharap diberi nomor atau minimal biaya transportasi. Namun kenyataannya tidak seperti yang kami harapkan,” ujar salah seorang Andalan Kwarda yang meminta namanya tidak disebutkan.
Ia mengaku biaya perjalanan pergi dan pulang dari Cibubur ditanggung secara mandiri. Keterangan tersebut menambah catatan mengenai tata kelola kepanitiaan Jamnas XII. Jika benar terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah personel yang bekerja dengan jumlah personel yang tercantum dalam SK, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh panitia.
KETUA PANITIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB
Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang sekaligus menjabat Ketua Panitia Jamnas XII berada pada posisi sentral dalam struktur penyelenggaraan.Tanggung jawab ketua panitia tidak berhenti pada seremoni pembukaan maupun koordinasi administratif. Pengelolaan sumber daya manusia, logistik, pelayanan peserta dan koordinasi antarbidang merupakan bagian penting dari manajemen kegiatan.
Karena itu, munculnya persoalan distribusi natura dan keluhan dari personel panitia menjadi bagian yang patut masuk dalam evaluasi kepemimpinan kepanitiaan.
Jamnas XII berlangsung 13–20 Agustus 2026 dan diikuti 19.833 peserta dari 41 kontingen, dengan jumlah warga perkemahan mencapai hampir 25 ribu orang. Skala sebesar itu membutuhkan sistem manajemen yang rapi, termasuk pembagian tugas dan dukungan terhadap personel yang bekerja di lapangan.
RELAWAN BEKERJA, DUKUNGAN DIPERTANYAKAN
Pengakuan salah seorang Andalan Kwarda menggambarkan sisi lain penyelenggaraan Jamnas yang jarang terlihat dari panggung utama. Mereka bekerja sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan, namun sebagian mengaku harus menanggung sendiri biaya perjalanan.
Jika keterangan tersebut benar, kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi. Sebab tenaga panitia dari berbagai daerah merupakan bagian penting yang memungkinkan kegiatan berskala nasional berjalan.
Semangat sukarela memang menjadi salah satu kekuatan Gerakan Pramuka. Namun semangat kerelawanan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar personel yang menjalankan tugas resmi kepanitiaan.Biaya transportasi, akomodasi dan kebutuhan operasional personel semestinya memiliki mekanisme yang jelas sejak awal.
NATURA DAN KEPANITIAAN JADI CATATAN
Persoalan kepanitiaan ini muncul bersamaan dengan keluhan peserta mengenai distribusi natura. Sejumlah peserta dan pembina pendamping mengeluhkan antrean panjang saat mengambil bahan makanan. Bahkan terdapat keterangan peserta harus menunggu sejak pagi hingga malam. Informasi lain menyebut beras sempat tidak tersedia ketika proses distribusi berlangsung.
Dua persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen Jamnas XII.
Bukan hanya peserta yang membutuhkan pelayanan layak. Personel yang menjalankan tugas kepanitiaan juga membutuhkan sistem kerja yang jelas dan dukungan operasional yang transparan.
BIAYA BESAR, TRANSPARANSI WAJIB DIUTAMAKAN
Penyelenggaraan camp Jamnas XII diperkirakan mencapai tidak kurang dari Rp25 miliar berdasarkan perhitungan biaya yang dibebankan kepada peserta.
Dengan skala pembiayaan sebesar itu, transparansi pengelolaan menjadi kebutuhan mutlak.
Publik perlu mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan untuk kebutuhan peserta, natura, logistik, operasional kepanitiaan dan dukungan personel.
Perbedaan antara jumlah personel yang disebut bekerja di lapangan dengan jumlah yang tercantum dalam SK juga perlu dijelaskan melalui data resmi agar tidak menimbulkan spekulasi.
EVALUASI TIDAK BOLEH BERHENTI DI PETUGAS LAPANGAN
Metrosulsel.com menilai evaluasi Jamnas XII harus menyentuh seluruh rantai kepemimpinan penyelenggaraan.
Jika terjadi persoalan distribusi, sistem logistik harus diperiksa. Jika terdapat perbedaan data kepanitiaan, administrasi harus dibuka. Jika ada personel yang bekerja dengan biaya mandiri,mekanisme dukungan operasional perlu dijelaskan.
Dan sebagai Ketua Panitia Jamnas XII, Sekretaris Jenderal Kwarnas harus menjadi bagian utama dari pertanggungjawaban tersebut. Evaluasi bukan berarti menyalahkan satu orang. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kegiatan nasional Gerakan Pramuka dikelola dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
Jamnas XII telah selesai. Namun pertanggungjawaban penyelenggaraannya justru baru memasuki tahap yang paling penting.
Kemegahan sebuah Jambore Nasional tidak hanya dinilai dari panggung, seremoni dan jumlah peserta. Ukuran sebenarnya terlihat dari bagaimana peserta dilayani dan bagaimana orang-orang yang bekerja di balik layar diperlakukan.
Laporan : JUM
