MAROS — Program ketahanan pangan di Kabupaten Maros terancam terganggu akibat kelangkaan BBM jenis solar. Ratusan hektare lahan pertanian di Kecamatan Simbang yang mengandalkan pompa irigasi berbahan bakar solar kini terancam puso dan gagal panen.
Ironisnya, petani mengaku telah mengantongi barcode pembelian BBM untuk pompa irigasi dan mesin traktor yang diterbitkan Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Namun, barcode tersebut tidak dapat digunakan karena SPBU Jawi-Jawi yang selama ini menjadi tempat petani memperoleh solar mendapat sanksi penghentian suplai dari Pertamina.
Penghentian suplai itu disebut terjadi setelah pengawas Pertamina menemukan adanya penjualan solar kepada truk yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang tercantum dalam barcode.
“Ulah operator yang tidak memperhatikan hal itu sehingga kami mendapat sanksi selama satu bulan. Informasinya sampai 20 September baru bisa mendapat kuota dari Pertamina,” kata Manajer SPBU Jawi-Jawi.
Ia mengakui kelalaian operator tersebut telah menimbulkan kerugian bagi petani. Operator yang melakukan kesalahan juga telah diberikan teguran keras.
Menurutnya, ke depan pihak SPBU akan memperketat verifikasi pembelian solar untuk kendaraan. Pembelian akan dilayani berdasarkan barcode dengan batas maksimal 100 liter. Konsumen juga wajib menunjukkan STNK sesuai nomor polisi yang tercantum dalam barcode.
Selain itu, kondisi tangki kendaraan akan diperiksa. SPBU tidak akan melayani kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi dengan kapasitas melebihi standar pabrikan.
Namun, kebijakan tersebut justru berdampak pada petani yang selama ini bergantung pada SPBU Jawi-Jawi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pompa irigasi.
Agus, salah seorang operator pompa irigasi dari Kelompok Tani Langkasa, mengaku sudah dua hari tidak mendapatkan solar.
Barcode yang diterbitkan Dinas Pertanian Maros, kata dia, tidak dapat digunakan di SPBU Pattunuang, Kecamatan Simbang.
“SPBU itu tidak melayani barcode pertanian. Biasanya di Jawi-Jawi, tapi untuk sementara SPBU itu tidak jual solar,” ujar Agus.
Kondisi tersebut membuat petani mulai khawatir. Jika pasokan solar tidak segera tersedia dalam waktu sepekan, ratusan hektare lahan pertanian yang mengandalkan pompa irigasi terancam kekurangan air.
“Kalau sepekan ini tidak mendapat solar, ratusan hektare yang mengandalkan pompa irigasi terancam gagal panen,” katanya.
Lahan pertanian tersebut tidak hanya ditanami padi. Sebagian petani juga menanam kedelai sehingga kebutuhan BBM untuk mengoperasikan pompa menjadi sangat vital.
Situasi ini menimbulkan ironi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Di satu sisi pemerintah mendorong peningkatan produksi pertanian, sementara di sisi lain petani kesulitan mendapatkan BBM yang menjadi kebutuhan utama untuk mengairi lahan.
Petani berharap pemerintah daerah bersama Pertamina segera mencari solusi agar kebijakan pengawasan distribusi BBM tidak justru mematikan produksi pertanian.
Mereka meminta agar sanksi terhadap SPBU tidak serta-merta berdampak pada pasokan BBM bagi sektor pertanian, terutama lahan yang sangat bergantung pada pompa irigasi.
Program ketahanan pangan membutuhkan air. Dan untuk mengalirkan air ke sawah, petani membutuhkan solar. Ketika solar tersendat, ancaman gagal panen pun tinggal menunggu waktu.
JUM
