JAKARTA — Program andalan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah memaksa pemerintah menutup sementara sejumlah dapur penyedia makanan (SPPG) dan melakukan investigasi menyeluruh.
Ironisnya, di tengah kontroversi ini, data resmi Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan cakupan MBG masih jauh dari target. Hingga 13 Agustus 2025, baru 15 juta penerima manfaat yang tercatat, tersebar di 5.235 SPPG di 38 provinsi. Padahal, target akhir tahun mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Jika mengacu pada data Kemendikbudristek tahun ajaran 2024/2025, terdapat 52,9 juta siswa dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Artinya, baru sekitar seperempat siswa yang merasakan manfaat MBG. Masih ada lebih dari 37 juta siswa yang sama sekali belum tersentuh program ini.
Hasil Lab dan Investigasi
Sejumlah laboratorium menemukan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus pada sampel makanan MBG. Dugaan kuat, kontaminasi terjadi dalam proses produksi atau distribusi. Pemerintah menyatakan investigasi epidemiologis masih berjalan dan meminta masyarakat menunggu hasil resmi.
Respons Pemerintah
Menko Bidang Pangan menegaskan dapur MBG yang terindikasi bermasalah ditutup sementara. Presiden juga menekankan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. BGN menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan berjanji memperketat pengawasan dengan pelatihan juru masak, sterilisasi alat makan, serta uji bahan pangan lebih ketat.
Tekanan Publik Meningkat
Pengamat kesehatan masyarakat menilai lemahnya standar higiene dan minimnya audit kualitas menjadi akar masalah. “Program ini bagus, tapi pelaksanaannya rapuh. Jangan sampai anak-anak menjadi korban eksperimen kebijakan,” ujar seorang akademisi gizi yang diminta pendapatnya.
Dengan rentetan kasus keracunan, pertanyaan besar kini muncul: mampukah pemerintah mengejar target ambisius 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun, sementara di lapangan, jutaan siswa masih menunggu giliran dan ribuan lainnya justru jatuh sakit akibat makanan yang seharusnya bergizi?
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN, Nanik S Dayang, menegaskan soal pengawasan dapur MBG wajib lebih diperketat, semua Jurusan masak Chef harus bersertifikasi, kemudian semua yayasan mitra wajib menyediakan Shef pendamping, “Jadi bukan hanya BGN yang menyediakan manfaat, sewa lahan dan bangunanya, tetapi yayasan juga harus ikut bertanggungjawab menyediakan Shef supaya ada kontrol dari pihak BGN, juga ada kontrol dari pihak mitra” tegas Nanik
IBNU / JUM
