• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Daerah

Demo Ricuh di Bone, Gubernur Sulsel Umumkan Penundaan Kenaikan Pajak PBB-P2

jum007 by jum007
21 Agustus 2025
in Daerah
Demo Ricuh di Bone, Gubernur Sulsel Umumkan Penundaan Kenaikan Pajak PBB-P2

MAKASSAR — Gelombang protes masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memuncak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Aksi demonstrasi besar-besaran yang mengepung Kantor Bupati Bone pada Rabu (20/8/2025) berujung ricuh dan memaksa Pemerintah Kabupaten Bone menunda rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 300 persen.

Keputusan penundaan ini diumumkan langsung oleh Bupati Bone usai melakukan rapat darurat dengan jajaran Forkopimda. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menilai kebijakan tersebut terlalu memberatkan, terutama bagi petani dan pelaku UMKM.

“Kenaikan ini sangat memberatkan. Kami bukan menolak pajak, tapi tolong pemerintah pertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kecil,” teriak salah satu orator aksi, Rahmatullah, perwakilan aliansi warga Bone, saat demo berlangsung.

Baca Juga:  Demo Tolak Kenaikan PBB di Bone Berujung Ricuh, Polisi Perketat Pengamanan

Respon Gubernur Sulsel: Evaluasi Menyeluruh Pajak PBB-P2

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, langsung merespons situasi ini dengan menginstruksikan seluruh kepala daerah melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Saya minta kepala daerah menunda kenaikan pajak. Kita perlu mengkaji ulang kebijakan fiskal, mengidentifikasi dan mengklasterisasi objek pajak, serta menyiapkan kebijakan relaksasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” tegas Andi Sudirman dalam konferensi pers di Makassar, Rabu malam (20/8/2025).

Andi Sudirman juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel akan memberikan pendampingan teknis kepada kabupaten dan kota dalam proses evaluasi ini. Ia menekankan kebijakan pajak harus adil, proporsional, dan tidak membebani rakyat.

Baca Juga:  Skema Pungli Sertifikat PTSL Terstruktur, Jatah Lurah Sudirman Rp120 Juta

“Kenaikan pajak tidak boleh membebani masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberi keringanan, bukan menambah beban. Kita juga harus menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat,” jelasnya.

Situasi Terbaru di Bone

Pantauan di lapangan pada Kamis (21/8/2025) menunjukkan kondisi Bone mulai kondusif. Namun, sejumlah organisasi masyarakat menegaskan akan terus mengawal proses evaluasi kebijakan pajak ini.

Kapolres Bone, AKBP Andi Muhammad Iqbal, mengatakan pihak kepolisian masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi demonstrasi lanjutan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkab dan tokoh masyarakat agar situasi tetap aman. Aspirasi warga sudah ditampung dan disampaikan ke pemerintah provinsi,” ujarnya.

Analisis Dampak Kebijakan

Kenaikan PBB-P2 menjadi isu sensitif karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan potensi inflasi daerah. Apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kebijakan ini dapat memicu protes masif, seperti yang terjadi di Bone.

Baca Juga:  LIDIK PRO Dukung Tegas Kapolda Sulsel Berantas Mafia BBM Ilegal

Masyarakat kecil harus mendapat perlindungan fiskal. Jika kenaikan perlu dilakukan, harus ada pembedaan antara objek pajak dengan nilai tinggi dan masyarakat ekonomi lemah. Tanpa itu, konflik sosial bisa makin luas.

Kebijakan kenaikan PBB-P2 di Sulsel kini memasuki tahap evaluasi besar-besaran. Aksi demonstrasi di Bone menjadi pemicu perhatian publik, memaksa Gubernur Sulsel mengambil langkah intervensi. Pemerintah provinsi berjanji akan menyiapkan kebijakan relaksasi dan mekanisme mitigasi agar penerapan pajak berjalan lebih adil, proporsional, dan berpihak kepada rakyat.

JUM

Share6Tweet4SendShareSend

Related Posts

PABRIK ES DI KAWASAN PELELANGAN IKAN MAROS DISOROT, IZIN DAN KONTRIBUSI DIPERTANYAKAN
Daerah

PABRIK ES DI KAWASAN PELELANGAN IKAN MAROS DISOROT, IZIN DAN KONTRIBUSI DIPERTANYAKAN

6 November 2026
MBG LENS DILUNCURKAN, LIRA TEMUKAN KESENJANGAN LAYANAN MBG DI DAERAH TERTINGGAL
Daerah

MBG LENS DILUNCURKAN, LIRA TEMUKAN KESENJANGAN LAYANAN MBG DI DAERAH TERTINGGAL

2 Juni 2026
RP20 MILIAR KE POLISI, MAROS DIAM: HIBAH ATAU “MAIN AMAN”?
Daerah

RP20 MILIAR KE POLISI, MAROS DIAM: HIBAH ATAU “MAIN AMAN”?

15 April 2026
ABPEDNAS Maros Tegaskan Dukungan, Perkuat Sinergi di Muscab APDESI
Daerah

ABPEDNAS Maros Tegaskan Dukungan, Perkuat Sinergi di Muscab APDESI

13 April 2026
STAND UMKM MTQ SULSEL DI MAROS BERBAYAR, PANITIA TEGASKAN MURNI SWADAYA DAN BISA DIAUDIT
Daerah

STAND UMKM MTQ SULSEL DI MAROS BERBAYAR, PANITIA TEGASKAN MURNI SWADAYA DAN BISA DIAUDIT

12 April 2026
HANGATNYA RAMADAN DI CAMBA, IKA ALUMNI DAN KORAMIL BERBAGI TAKJIL UNTUK WARGA
Daerah

HANGATNYA RAMADAN DI CAMBA, IKA ALUMNI DAN KORAMIL BERBAGI TAKJIL UNTUK WARGA

19 Maret 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.