MAROS, — Ekspansi kawasan pergudangan Pattene 88 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menuai sorotan serius. Perubahan bentang alam yang terlihat di sekitar kawasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pengembangan kawasan.
Yayasan Peduli Hukum dan Lingkungan Hidup (YPHLH) menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa dari pembangunan kawasan industri dan pergudangan.
Berdasarkan hasil pemantauan langsung tim YPHLH, kawasan yang sebelumnya merupakan dataran dan lingkungan hunian masyarakat kini mengalami perubahan fungsi secara signifikan. Bahkan, sebagian kawasan perkampungan Corawalie dilaporkan telah berubah setelah proses pembebasan lahan, sehingga sejumlah warga tidak lagi bermukim di lokasi tersebut.
Kondisi lapangan yang didokumentasikan YPHLH memperlihatkan perubahan fisik kawasan yang cukup mencolok.Dalam dokumentasi tersebut terlihat aktivitas penggalian tanah dengan kontur lahan yang berubah. Sejumlah bagian tanah tampak terbuka membentuk tebing atau lereng curam, sementara material tanah hasil pengerukan dan sisa material lainnya terlihat berada di sekitar lokasi.
Pada bagian lain, terlihat akses jalan yang berada di antara kawasan vegetasi dengan kondisi tanah di sejumlah sisinya mengalami pengikisan. Material bekas dan sampah juga tampak berserakan di sekitar area tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pengendalian perubahan kontur tanah dilakukan, ke mana arah aliran air ketika hujan turun, serta apakah sistem drainase kawasan telah dirancang untuk mengantisipasi limpasan air akibat perubahan kondisi lahan.
Persoalan ini membutuhkan pemeriksaan teknis. Sebab, perubahan bentang alam tanpa pengendalian yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan bagi kawasan di sekitarnya.
INVESTASI JANGAN JADI ALASAN PEMBENARAN
Sekretaris Jenderal YPHLH, Hamzah, menegaskan pihaknya tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.
“Jangan sampai atas nama investasi, perubahan bentang alam berlangsung begitu saja tanpa pengawasan. Pemerintah jangan hanya melihat bangunan yang berdiri dan nilai ekonominya. Lihat juga apa yang berubah, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan bagaimana nasib masyarakat di sekitarnya,” tegas Hamzah.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh aktivitas pengembangan kawasan telah memenuhi ketentuan perizinan, kesesuaian tata ruang, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah seluruh aktivitas penggalian dan perubahan kontur lahan tersebut telah sesuai dengan dokumen persetujuan lingkungan? Bagaimana pengendalian air permukaan dan drainase setelah kawasan mengalami perubahan fisik?
Hal-hal tersebut tidak cukup dijawab melalui dokumen administratif. Pemeriksaan langsung di lapangan menjadi penting untuk memastikan kondisi faktual sesuai dengan persetujuan dan kewajiban yang dimiliki pengelola kawasan.
YPHLH mendesak Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kementerian dan lembaga terkait segera melakukan pemeriksaan terpadu terhadap pengembangan kawasan Pergudangan Pattene 88.
Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, legalitas dan batas penguasaan lahan, Persetujuan Lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Selain itu, kondisi lereng hasil penggalian, perubahan elevasi tanah, sistem drainase, pengendalian limpasan air hujan, hingga potensi dampak terhadap kawasan permukiman sekitar harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
YPHLH juga meminta pemerintah memastikan apakah pengelolaan material hasil pengerukan dan sisa kegiatan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta tidak ragu mengambil tindakan korektif maupun menjatuhkan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
“Kami meminta pemerintah turun langsung. Jangan hanya duduk di belakang meja dan merasa seluruh persoalan selesai karena dokumen administrasi tersedia. Periksa kondisi faktual di lapangan. Jika ada pelanggaran, tindak sesuai aturan,” ujar Hamzah.
Hilangnya sebagian bentangan permukiman Corawalie dan perubahan fisik kawasan di sekitar pergudangan Pattene 88 menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses perubahan fungsi lahan berlangsung, apakah seluruh tahapan perizinan telah dipenuhi, serta bagaimana pengelola memastikan aktivitasnya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan warga.
YPHLH menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan informasi mengenai legalitas serta kepatuhan lingkungan kawasan pergudangan Pattene 88.
Sebab, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan yang dikuasai, banyaknya gudang yang dibangun, atau besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan.
Ada aspek lain yang tidak boleh dikorbankan: keselamatan lingkungan, keberlanjutan ruang hidup, dan kepentingan masyarakat.
Pemerintah harus hadir sebelum persoalan lingkungan berkembang menjadi bencana. Jangan sampai bentang alam berubah, permukiman menghilang, sementara pengawasan justru tertinggal di belakang.
Investasi boleh berkembang, tetapi aturan tidak boleh dilangkahi. Pembangunan harus membawa kesejahteraan, bukan meninggalkan persoalan lingkungan bagi masyarakat.
Menanggapi Polemik tersebut pihak PT Giarto Oudri Cemerlang. Melalui kuasa hukumnya, Alfian Palaguna, perusahaan meminta pihak-pihak yang menuding adanya alih fungsi kawasan permukiman menjadi kawasan industri agar membuktikan tuduhan tersebut dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Alfian menegaskan, tudingan mengenai perubahan kawasan permukiman menjadi kawasan industri tidak boleh disampaikan tanpa dasar yang jelas.
A. GUNAWAN SANRIMA / JUM





















