• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Breaking News

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

jum007 by jum007
18 November 2026
in Breaking News
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

MAROS, — Ekspansi kawasan pergudangan Pattene 88 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menuai sorotan serius. Perubahan bentang alam yang terlihat di sekitar kawasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pengembangan kawasan.

Yayasan Peduli Hukum dan Lingkungan Hidup (YPHLH) menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa dari pembangunan kawasan industri dan pergudangan.

Berdasarkan hasil pemantauan langsung tim YPHLH, kawasan yang sebelumnya merupakan dataran dan lingkungan hunian masyarakat kini mengalami perubahan fungsi secara signifikan. Bahkan, sebagian kawasan perkampungan Corawalie dilaporkan telah berubah setelah proses pembebasan lahan, sehingga sejumlah warga tidak lagi bermukim di lokasi tersebut.

Kondisi lapangan yang didokumentasikan YPHLH memperlihatkan perubahan fisik kawasan yang cukup mencolok.Dalam dokumentasi tersebut terlihat aktivitas penggalian tanah dengan kontur lahan yang berubah. Sejumlah bagian tanah tampak terbuka membentuk tebing atau lereng curam, sementara material tanah hasil pengerukan dan sisa material lainnya terlihat berada di sekitar lokasi.

Pada bagian lain, terlihat akses jalan yang berada di antara kawasan vegetasi dengan kondisi tanah di sejumlah sisinya mengalami pengikisan. Material bekas dan sampah juga tampak berserakan di sekitar area tersebut.

Baca Juga:  JK MINTA IJAZAH ASLI DITUNJUKKAN, TEGASKAN TAK TERLIBAT ISU SERANGAN KE JOKOWI

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pengendalian perubahan kontur tanah dilakukan, ke mana arah aliran air ketika hujan turun, serta apakah sistem drainase kawasan telah dirancang untuk mengantisipasi limpasan air akibat perubahan kondisi lahan.

Persoalan ini membutuhkan pemeriksaan teknis. Sebab, perubahan bentang alam tanpa pengendalian yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan bagi kawasan di sekitarnya.

INVESTASI JANGAN JADI ALASAN PEMBENARAN

Sekretaris Jenderal YPHLH, Hamzah, menegaskan pihaknya tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

“Jangan sampai atas nama investasi, perubahan bentang alam berlangsung begitu saja tanpa pengawasan. Pemerintah jangan hanya melihat bangunan yang berdiri dan nilai ekonominya. Lihat juga apa yang berubah, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, dan bagaimana nasib masyarakat di sekitarnya,” tegas Hamzah.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh aktivitas pengembangan kawasan telah memenuhi ketentuan perizinan, kesesuaian tata ruang, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pertanyaan mendasarnya, apakah seluruh aktivitas penggalian dan perubahan kontur lahan tersebut telah sesuai dengan dokumen persetujuan lingkungan? Bagaimana pengendalian air permukaan dan drainase setelah kawasan mengalami perubahan fisik?

Hal-hal tersebut tidak cukup dijawab melalui dokumen administratif. Pemeriksaan langsung di lapangan menjadi penting untuk memastikan kondisi faktual sesuai dengan persetujuan dan kewajiban yang dimiliki pengelola kawasan.

Baca Juga:  Negara Hadir: Puskesmas Gilireng Utamakan Nyawa Pasien

YPHLH mendesak Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kementerian dan lembaga terkait segera melakukan pemeriksaan terpadu terhadap pengembangan kawasan Pergudangan Pattene 88.

Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, legalitas dan batas penguasaan lahan, Persetujuan Lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Selain itu, kondisi lereng hasil penggalian, perubahan elevasi tanah, sistem drainase, pengendalian limpasan air hujan, hingga potensi dampak terhadap kawasan permukiman sekitar harus menjadi bagian dari pemeriksaan.

YPHLH juga meminta pemerintah memastikan apakah pengelolaan material hasil pengerukan dan sisa kegiatan pembangunan telah dilakukan sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta tidak ragu mengambil tindakan korektif maupun menjatuhkan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.

“Kami meminta pemerintah turun langsung. Jangan hanya duduk di belakang meja dan merasa seluruh persoalan selesai karena dokumen administrasi tersedia. Periksa kondisi faktual di lapangan. Jika ada pelanggaran, tindak sesuai aturan,” ujar Hamzah.

Hilangnya sebagian bentangan permukiman Corawalie dan perubahan fisik kawasan di sekitar pergudangan Pattene 88 menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Baca Juga:  KASUS BATU BARA SERET JAKSA FEBRIE

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses perubahan fungsi lahan berlangsung, apakah seluruh tahapan perizinan telah dipenuhi, serta bagaimana pengelola memastikan aktivitasnya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan warga.

YPHLH menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan informasi mengenai legalitas serta kepatuhan lingkungan kawasan pergudangan Pattene 88.

Sebab, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari luas lahan yang dikuasai, banyaknya gudang yang dibangun, atau besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan.

Ada aspek lain yang tidak boleh dikorbankan: keselamatan lingkungan, keberlanjutan ruang hidup, dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah harus hadir sebelum persoalan lingkungan berkembang menjadi bencana. Jangan sampai bentang alam berubah, permukiman menghilang, sementara pengawasan justru tertinggal di belakang.

Investasi boleh berkembang, tetapi aturan tidak boleh dilangkahi. Pembangunan harus membawa kesejahteraan, bukan meninggalkan persoalan lingkungan bagi masyarakat.

Menanggapi Polemik tersebut pihak PT Giarto Oudri Cemerlang. Melalui kuasa hukumnya, Alfian Palaguna, perusahaan meminta pihak-pihak yang menuding adanya alih fungsi kawasan permukiman menjadi kawasan industri agar membuktikan tuduhan tersebut dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Alfian menegaskan, tudingan mengenai perubahan kawasan permukiman menjadi kawasan industri tidak boleh disampaikan tanpa dasar yang jelas.

A. GUNAWAN SANRIMA / JUM

Share37Tweet23SendShareSend

Related Posts

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI
Breaking News

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB
Breaking News

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
KAPOLDA SULSEL TEMUI PEMDA HINGGA KADES, MAROS MASUK TIGA BESAR ANGKA KEJAHATAN
Breaking News

KAPOLDA SULSEL TEMUI PEMDA HINGGA KADES, MAROS MASUK TIGA BESAR ANGKA KEJAHATAN

4 November 2026
JENDERAL POLISI DITANGKAP POLISI, DUGAAN SADAP PRESIDEN PRABOWO TERBONGKAR
Breaking News

JENDERAL POLISI DITANGKAP POLISI, DUGAAN SADAP PRESIDEN PRABOWO TERBONGKAR

3 November 2026
PISAU 47 CM BERHASIL DIKELUARKAN DARI LEHER ASN KORBAN PENIKAMAN DI ILAGA
Breaking News

PISAU 47 CM BERHASIL DIKELUARKAN DARI LEHER ASN KORBAN PENIKAMAN DI ILAGA

3 November 2026
KELUARGA KORBAN PENIKAMAN DI PAPUA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA BUPATI PUNCAK
Breaking News

KELUARGA KORBAN PENIKAMAN DI PAPUA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA BUPATI PUNCAK

3 November 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9158 shares
    Share 3663 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2245 shares
    Share 898 Tweet 561
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2083 shares
    Share 833 Tweet 521
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2039 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1692 shares
    Share 677 Tweet 423
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT
Breaking News

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

by jum007
18 November 2026
0

MAROS, -- Ekspansi kawasan pergudangan Pattene 88 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menuai sorotan serius. Perubahan bentang alam...

Read more
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.