JAKARTA, — Kabar yang selama ini dinantikan jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu seluruh Indonesia, akhirnya menemui titik terang. Pemerintah dan DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah, tetapi masih harus bekerja dengan keterbatasan penghasilan dan kepastian kesejahteraan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan tersebut setelah rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menariknya, kebijakan ini tidak hanya menyasar guru. Pemerintah memperluas cakupannya ke berbagai profesi, termasuk dosen, tenaga kesehatan, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
Artinya, perjuangan tenaga honorer lintas sektor yang selama ini menuntut kepastian status mulai mendapatkan jawaban.
Tak berhenti di situ, PPPK yang nantinya telah berstatus penuh waktu juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Namun, kesempatan mengikuti seleksi CPNS bukan berarti otomatis diangkat menjadi PNS. Peserta tetap harus mengikuti persyaratan dan mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah.
SYUKRI / JUM
