• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

AMAN MAROS AJUKAN HAK JAWAB: MASYARAKAT ADAT ADA, SIAP DIVERIFIKASI

jum007 by jum007
3 Oktober 2026
in Sorotan
AMAN MAROS AJUKAN HAK JAWAB: MASYARAKAT ADAT ADA, SIAP DIVERIFIKASI

MAROS — Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maros menyampaikan hak jawab atas pernyataan Ketua Fraksi PAN-PBB DPRD Kabupaten Maros, Muhammad Amri Yusuf, terkait sikap fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers AMAN Maros oleh Syukur Ramalangga, Ketua Pengurus Harian (PH) AMAN Maros.

Syukur mengatakan, AMAN menghormati sikap Fraksi PAN-PBB yang menyatakan tidak menolak keberadaan masyarakat adat dan terbuka terhadap pembentukan Perda sepanjang objek pengaturannya jelas.

Namun, menurut Syukur, keberadaan masyarakat adat di Maros tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan kesimpulan awal. Proses identifikasi, verifikasi dan validasi perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah, kelembagaan dan hukum adatnya.

Baca Juga:  Lonjakan PPPK Paruh Waktu Bikin Aplikasi Presisi Polri Error, BKN Terbitkan Edaran Atur Ulang Jadwal SKCK

Masyarakat Adat di Maros Bukan Asumsi
Syukur mengatakan, hingga September 2026 terdapat tujuh komunitas adat di Kabupaten Maros yang telah teridentifikasi.

Lima di antaranya, kata dia, telah mendaftarkan wilayah adatnya ke Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) melalui pemetaan partisipatif.

“Data ini terbuka dan siap kami paparkan kepada DPRD,” kata Syukur dalam konferensi pers tersebut.
Menurutnya, data yang dimiliki AMAN mencakup antara lain batas wilayah, sejarah asal-usul, kelembagaan serta aturan adat yang masih dijalankan oleh komunitas.

Verifikasi Tidak Harus Menghentikan Pembahasan

Syukur juga menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Maros.Menurut dia, Ranperda tidak serta-merta menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat hukum adat. Ranperda justru menyediakan mekanisme identifikasi, verifikasi dan validasi dengan melibatkan pemerintah dan pihak terkait.

Baca Juga:  60% ANGGARAN MBG DIKUASAI ENAM KORPORASI AYAM, PETERNAK RAKYAT TERSINGKIR

“Pertanyaan di mana masyarakat hukum adat di Maros justru dapat dijawab secara resmi melalui Perda,” ujarnya.

Ia menilai proses pembuktian dan verifikasi dapat dilakukan dalam tahapan pembahasan Ranperda, sehingga tidak harus menjadi alasan untuk menghentikan pembahasannya.

AMAN Soroti Ammatoa Kajang
Syukur juga mencontohkan pengalaman Masyarakat Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba. Menurutnya, kepastian mengenai wilayah dan hak masyarakat adat Kajang diperoleh melalui proses pengakuan yang kemudian menjadi bagian penting dalam perlindungan wilayah adat dan proses penetapan hutan adat.

“Ka­jang memiliki kepastian karena ada Perda, bukan sebaliknya,” kata Syukur.

Minta DPRD Turun ke Komunitas Adat
Syukur mengundang Fraksi PAN-PBB dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maros untuk berdialog langsung dan mengunjungi komunitas adat.

Baca Juga:  CAMAT TANRALILI BANTAH, TAHU SOAL PUNGLI RP8 JUTA TANAH GARAPAN

Menurut dia, kunjungan lapangan penting agar DPRD dapat melihat secara langsung kondisi wilayah, kelembagaan serta praktik hukum adat yang masih dijalankan masyarakat.

AMAN, lanjutnya, juga terbuka terhadap penyempurnaan Ranperda, termasuk pengaturan perlindungan bagi lembaga dan komunitas adat yang belum memenuhi seluruh kriteria.
Namun, Syukur menegaskan bahwa penyempurnaan tersebut sebaiknya dilakukan dalam proses pembahasan di DPRD.

“Kami tidak meminta DPRD percaya begitu saja. Kami meminta DPRD memberi jalan agar keberadaan kami dapat dibuktikan secara sah,” tegas Syukur.

Ia berharap Ranperda tersebut tetap diberi ruang untuk dibahas secara terbuka dengan melibatkan pemerintah, DPRD, masyarakat adat dan para pihak terkait.

“Mari sempurnakan Ranperda ini di meja pembahasan, bukan menghentikannya,” ujar Syukur Ramalangga, Ketua PH AMAN Maros.

JUM

Share32Tweet20SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.