• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

RANPERDA MASYARAKAT ADAT MAROS DIKEMBALIKAN KE EKSEKUTIF, FRAKSI PAN-PBB TEGAS TAK SETUJUI LANJUT PEMBAHASAN

jum007 by jum007
2 Oktober 2026
in Sorotan
RANPERDA MASYARAKAT ADAT MAROS DIKEMBALIKAN KE EKSEKUTIF, FRAKSI PAN-PBB TEGAS TAK SETUJUI LANJUT PEMBAHASAN

MAROS — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Maros kembali menuai perdebatan. Ranperda tersebut dikembalikan kepada pihak eksekutif untuk dikaji dan disempurnakan sebelum dipertimbangkan untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Persoalan utama yang mengemuka bukan sekadar soal perlu atau tidaknya sebuah regulasi tentang adat, melainkan menyangkut objek yang hendak diatur, khususnya mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Maros.

Hal tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Naskah Akademik dan Ranperda Masyarakat Adat Kabupaten Maros yang digelar Selasa, 29 September 2026, dengan tema “Urgensi Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Maros.”

Dalam pandangan umum Fraksi PAN-PBB, yang disampaikan dalam forum tersebut, sikap terhadap Ranperda dinyatakan secara tegas.

“Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Fraksi PAN-PBB menyatakan tidak menyetujui untuk melanjutkan pembahasannya pada tahapan selanjutnya.”

Fraksi tetap memberikan sejumlah catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah, terutama mengenai proses pengakuan masyarakat hukum adat, kejelasan wilayah adat, hak masyarakat adat, aspek perlindungan serta mekanisme pemberdayaan.

Baca Juga:  BUPATI GOWA DILAPORKAN KE KPK, DUGAAN FEE PROYEK SERAGAM SEKOLAH RP15 MILIAR

PERUBAHAN ISTILAH JADI PERSOALAN

Ketua Fraksi PAN-PBB DPRD Maros, Muhammad Amri Yusuf, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berawal dari perubahan nomenklatur Ranperda ketika memasuki proses harmonisasi.
Menurut Amri, rancangan yang sebelumnya merupakan Ranperda inisiatif DPRD pada 2025 menggunakan istilah “masyarakat adat”. Namun dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, nomenklatur tersebut berubah menjadi “masyarakat hukum adat.”

Perubahan istilah tersebut, kata dia, kemudian menjadi persoalan mendasar karena objek yang hendak diatur harus jelas secara hukum.

“Pada saat rapat pandangan umum fraksi, saya sudah menyampaikan bahwa rancangan pengakuan masyarakat adat ini dulunya pada 2025 merupakan Ranperda inisiatif DPRD. Tetapi ketika harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, rancangan yang tadinya berjudul perlindungan dan pengakuan masyarakat adat diubah menjadi masyarakat hukum adat,” ujar Amri.

Menurutnya, perubahan tersebut membuat DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah terdapat masyarakat hukum adat yang memenuhi karakteristik dan persyaratan untuk diatur dalam Ranperda tersebut.

Baca Juga:  SOLAR LANGKA, RATUSAN HEKTARE SAWAH DI SIMBANG TERANCAM GAGAL PANEN

“Ini yang menjadi persoalan. Masyarakat hukum adat itu harus jelas. Coba carikan di mana ada di Maros masyarakat hukum adat, yang ada wilayahnya lengkap dengan batas-batasnya, yang punya hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat itu,” tegasnya.

“JANGAN BUAT PERDA KALAU OBJEKNYA BELUM JELAS”

Amri menilai pembentukan Perda harus memiliki objek pengaturan yang jelas.
“Buat apa kita buat Perda kalau tidak ada barangnya yang diatur,” katanya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan apabila yang hendak dilindungi adalah masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat Maros.

Namun, menurutnya, hal tersebut perlu dibedakan dengan konsep Masyarakat Hukum Adat sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu, termasuk wilayah, norma dan kelembagaan adat.

Sebagai pembanding, Amri menyebut masyarakat adat Kajang di Kabupaten Bulukumba.

“Contohnya masyarakat hukum adat yang ada di Bulukumba, orang Kajang. Mereka punya wilayah sendiri dan punya aturan yang berlaku di sana,” ujarnya.

Baca Juga:  Mengungkap Jejak Digital di Balik Aksi 25 Agustus

Sementara untuk Kabupaten Maros, menurut Amri, yang banyak ditemukan adalah lembaga adat dan komunitas masyarakat yang masih mempertahankan adat serta tradisi.

“Di Maros hanya ada lembaga-lembaga adat, komunitas yang mempertahankan adat dan tradisional,” katanya.

BUKAN MENOLAK ADAT, TAPI MEMPERTANYAKAN OBJEK REGULASI

Amri menegaskan bahwa sikap Fraksi PAN-PBB tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap keberadaan adat dan budaya masyarakat Maros.

Menurutnya, apabila pemerintah dan DPRD hendak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, lembaga adat, tradisi dan nilai budaya yang masih hidup, maka substansi Ranperda harus terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi objektif di Kabupaten Maros.

“Kalau itu yang mau diatur, oke, kita bisa bikin Perda. Tetapi harus jelas apa yang mau diatur dan siapa yang menjadi subjeknya,” ujarnya.

Ia meminta Pemerintah Daerah melakukan kajian secara lebih mendalam sebelum Ranperda tersebut kembali diajukan untuk dilanjutkan pembahasannya.

JUM

Share52Tweet33SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.