JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), organisasi sayap Partai Gerindra, Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), menggelar aksi bakti sosial dengan membagikan bantuan sembako kepada penyandang disabilitas dan warga prasejahtera di sejumlah titik di Tangerang dan Jakarta.
Namun di balik kegiatan yang dikemas dengan semangat kepedulian tersebut, tersimpan ironi besar tentang wajah kemiskinan yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di tengah janji-janji pembangunan dan kesejahteraan yang terus digaungkan pemerintah maupun partai politik.
Di Kampung Beting, Tanjung Priok, misalnya, Ketua RW 019 Ricardo Hutahaean mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen warganya masih masuk kategori desil 1 hingga 4 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Angka tersebut menggambarkan tingginya tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial di wilayah yang hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat pemerintahan dan kawasan bisnis ibu kota.
Lebih memprihatinkan lagi, terdapat sedikitnya 12 anak putus sekolah dan 14 anak lainnya terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Fakta ini menjadi tamparan keras terhadap berbagai klaim keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang selama ini digaungkan.
“Harapan kami bantuan seperti ini tidak berhenti sampai di sini saja,” kata Ricardo saat menerima rombongan GEKIRA.
Pernyataan tersebut seolah menjadi pengingat bahwa paket sembako yang dibagikan hanya mampu menjawab kebutuhan sesaat, sementara akar persoalan kemiskinan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan masih belum terselesaikan.
Dalam kegiatan tersebut, para pengurus GEKIRA menegaskan bahwa aksi sosial merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat kecil. Namun sejumlah kalangan menilai kegiatan serupa kerap muncul menjelang agenda-agenda politik atau konsolidasi organisasi, sehingga lebih berfungsi sebagai pencitraan ketimbang solusi jangka panjang.
Kondisi serupa juga terlihat saat rombongan GEKIRA mengunjungi yayasan penyandang tuna netra di Tangerang dan Duren Sawit. Bantuan yang diberikan memang disambut hangat oleh para penerima manfaat. Akan tetapi, keberadaan ribuan penyandang disabilitas yang masih bergantung pada bantuan sosial menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan, pendidikan inklusif, dan jaminan kesejahteraan masih jauh dari harapan.
Di sisi lain, GEKIRA sebagai organisasi sayap partai yang saat ini berada dalam lingkaran kekuasaan nasional tentu memiliki peluang lebih besar untuk mendorong lahirnya kebijakan yang menyentuh akar persoalan masyarakat miskin. Karena itu, publik menanti langkah konkret yang lebih substansial dibanding sekadar pembagian sembako dan kunjungan seremonial.
Bantuan sosial memang patut diapresiasi sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Namun masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar paket bantuan. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan kebijakan yang mampu memutus rantai kemiskinan secara permanen.
Rakernas GEKIRA yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan semestinya tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi. Forum tersebut juga menjadi momentum evaluasi sejauh mana kekuatan politik yang mereka miliki telah benar-benar digunakan untuk mengurangi jumlah warga miskin, anak putus sekolah, dan kelompok rentan yang hingga hari ini masih hidup dalam keterbatasan.
Sebab bagi warga Kampung Beting dan ribuan keluarga miskin lainnya, ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya foto penyerahan bantuan yang beredar di media sosial, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
SYUKRI
