JAKARTA — Mantan Pengurus Pusat KBPP Polri, Syukri Achmad, mendesak Kapolri selaku Dewan Pembina untuk turun tangan mengambil alih penyelesaian dualisme kepemimpinan yang terjadi di tubuh KBPP Polri pasca penundaan Musyawarah Nasional (Munas) VI oleh Ketua Umum Dr. Evita Nursanti di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, Minggu (18/5/2026).
Menurut Syukri, kondisi organisasi KBPP Polri sebagai wadah anak-anak anggota Polri dinilai sudah tidak sehat akibat munculnya saling klaim kepemimpinan antara kubu petahana Dr. Evita Nursanti dan kubu Bimo setelah Munas VI ditunda selama enam bulan ke depan.
Ia menilai, perpecahan yang terjadi dalam organisasi yang telah berusia 23 tahun tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, berbagai persoalan dan tersumbatnya komunikasi dalam forum organisasi seharusnya dapat diselesaikan berdasarkan AD/ART sebagai dasar hukum organisasi.
“Penundaan Munas selama enam bulan oleh ketua umum diharapkan menjadi langkah penyelamatan organisasi agar komunikasi yang sempat tersumbat dapat kembali dibangun,” ujar Syukri.
Ia berharap Dewan Pembina maupun Kakorbinmas Mabes Polri dapat turun tangan menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan agar tidak berlarut-larut. Menurutnya, kedua pihak yang masih saling mengklaim sebagai pemimpin organisasi perlu dipertemukan demi menjaga keberlangsungan roda organisasi.
“Kapolri selaku Dewan Pembina diharapkan dapat memanggil kedua tokoh, baik petahana maupun ketua umum terpilih Bimo yang disebut mendapat dukungan dari 24 DPD se-Indonesia, agar persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” lanjutnya.
Syukri juga berharap kehadiran Dewan Pembina dan Kakorbinmas Mabes Polri dapat menjadi jalan keluar untuk mengurai konflik internal yang tengah melanda KBPP Polri, sehingga Munaslub VI nantinya dapat kembali digelar dalam suasana yang kondusif dan penuh persaudaraan.
SYUKRI
