JAKARTA — Komitmen Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sektor pertanian semakin mengeras. Setelah menerima laporan melalui kanal Lapor Pak Amran, seorang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) langsung dipecat karena diduga menarik bayaran dari petani penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025), Mentan Amran mengungkap bahwa pungli terjadi di 99 titik dengan nilai mencapai Rp50 hingga Rp100 juta per unit traktor, bahkan satu lokasi tembus Rp600 juta.
“Ini bantuan pemerintah, gratis. Tidak ada kompromi. Ini pidana,” tegas Amran.
Pegawai yang diduga mengaku sebagai Direktur Jenderal saat beraksi akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung diberhentikan. Seluruh bukti, termasuk transaksi keuangan, telah diserahkan ke penegak hukum.
MAROS TERLIBAT? PEMBAGIAN ALSINTAN DIDUGA DIJADIKAN AJANG BISNIS
Informasi yang diterima metrosulsel.com menyebut dugaan pungli juga menyasar Kabupaten Maros. Pembagian alsintan yang berlangsung beberapa pekan lalu di Kantor Balita Seral Kementerian Pertanian Maros diduga tidak bersih. Alat pertanian yang harusnya diberikan gratis, justru diduga dijadikan komoditas barter uang.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan membocorkan tarif pungutan:
Traktor Roda 2: Rp15–17 juta, Traktor Roda 4: Rp80 juta, Mesin Panen: Rp120 juta
Modus ini diduga melibatkan pengurus kelompok tani dan oknum Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jika benar, Maros berpotensi menjadi salah satu titik yang akan disisir dalam operasi besar-besaran Kementan.
SULSEL DIPERIKSA TOTAL?
Data internal kementerian menyebut Sulawesi Selatan bisa menjadi provinsi percontohan pembersihan mafia pertanian. Artinya, gerakan penindakan tak hanya berhenti di pusat, tapi mulai menyisir distribusi alsintan di daerah.
Pertanyaan yang kini muncul: Siapa aktor lapangan yang diduga bermain di Maros?
Apakah distribusi bantuan ini sengaja dibiarkan tanpa pengawasan?
Apakah jaringan ini terhubung dengan pelaku yang sudah dipecat di pusat?
MENTAN: JANGAN TAKUT LAPOR
Mentan Amran kembali menegaskan bahwa seluruh bantuan pertanian tidak dipungut biaya. Ia meminta masyarakat mengirimkan aduan resmi ke kanal Lapor Pak Amran.
“Petani sudah cukup susah. Laporkan semua yang meminta uang. Kami tindak,” ujarnya.
Jika temuan di Maros terbukti, maka Sulsel bukan sekadar lokasi pembagian bantuan—tetapi salah satu arena paling panas dalam pembongkaran mafia pertanian nasional.
(Metrosulsel/Red)
