MAROS — Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, menanggapi serius dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap ribuan guru penerima tunjangan sertifikasi di Kabupaten Maros yang disebut-sebut melibatkan unsur pimpinan di lingkup pendidikan.
Dalam percakapan dengan metrosulsel.com, Chaidir mengaku terkejut dan menyesalkan adanya dugaan praktik setoran tunai dari para guru setelah dana sertifikasi cair di rekening masing-masing.
“Waduh, padahal sertifikasi sekarang langsung ditransfer masuk ke rekening guru dari pusat. Beraninya itu, dek,” ujar Chaidir dalam tanggapannya, Jumat (3/10/2025).
Dugaan “Setoran” Usai Pencairan
Sebelumnya, sejumlah guru menyebut ada praktik pemotongan bervariasi mulai dari Rp100 ribu untuk golongan terendah hingga lebih besar bagi pangkat tinggi. Uang tersebut diserahkan tunai kepada pihak tertentu setelah tunjangan cair ke rekening pribadi masing-masing guru.
Beberapa guru bahkan mengaku telah memberikan keterangan ke kejaksaan, sementara sebagian besar lainnya memilih bungkam karena takut mendapat intervensi dari atasan langsung.
“Setelah para guru cairkan lewat rekening masing-masing, setorannya dikasih tunai,” ungkap sumber redaksi.
Bupati Minta Pemantauan dan Evaluasi
Menanggapi hal ini, Bupati Chaidir Syam menyatakan telah menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran tunjangan sertifikasi guru di Maros.
“Saya menghimbau dan sudah menyampaikan kepada Plt. Kadis Pendidikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, terutama jika ada tindakan pungli harus ditindak dan dihentikan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Kita harus menjaga manajemen pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan ke depan,” tambah Chaidir.
Kejaksaan Diminta Bertindak
Informasi yang dihimpun metrosulsel.com menyebut, sebanyak 2.300 guru sertifikasi berpotensi dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan untuk menelusuri lebih dalam pola pemotongan tunjangan yang diduga sudah berjalan sistematis.
Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros untuk memastikan penyaluran dana sertifikasi berjalan bersih, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
JUM
