MAROS – Suasana tegang menyelimuti dunia pendidikan di Maros. Bupati Maros, Chaidir Syam, mengeluarkan ultimatum keras yang bak petir di siang bolong: seluruh kepala sekolah dan ketua komite dilarang memungut iuran dalam bentuk apapun dari orang tua murid, baik di SD, SMP maupun TK, negeri.
Larangan ini tak hanya berlaku untuk pungutan resmi atas nama komite, tetapi juga modifikasi cerdik yang kini marak dengan kemasan “program parenting” atau “pengurus kelas.” Modusnya, pengurus yang berasal dari orang tua murid mengedarkan daftar kontribusi untuk pembelian kipas angin, hiasan dinding, hingga pengecekan kelas, semua dengan alasan “demi kenyamanan belajar anak.”
Chaidir Syam menyatakan, siapapun kepala sekolah atau ketua komite yang berani melanggar perintah ini akan berhadapan langsung dengan sanksi paling keras.
“Tidak ada alasan. Tidak ada istilah kesepakatan. Tidak ada topeng program. Sekali kedapatan, siap-siap kehilangan jabatan,” ujarnya dengan nada tegas.
Bupati juga menyinggung praktik “amplop” yang diam-diam disiapkan kepala sekolah saat kunjungan dinas atau pengawas pendidikan.
“Inilah sumber penyakitnya. Kepala sekolah terpaksa cari dana tambahan. Saya pastikan, mulai hari ini, semua praktik itu saya hentikan. Kalau ada yang melanggar, jangan salahkan saya bila pintu sekolah yang kalian pimpin tertutup untuk selamanya,” ancamnya.
Instruksi ini bersifat mutlak dan menyeluruh. Tim pengawas akan dikerahkan untuk memantau setiap sekolah, mencatat pelanggaran sekecil apapun, dan menyeret pelakunya ke meja sanksi.
JUM
