JAKARTA — Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa pembangunan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas penyimpangan harus dimulai melalui penerapan digitalisasi dan e-government. Menurutnya, sistem birokrasi berbasis digital mampu mendorong proses kerja yang paperless, meminimalkan kontak fisik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Hal tersebut disampaikan Viva Yoga saat memberikan sambutan dalam Rapat Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan dalam Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Kementrans), yang digelar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Rapat yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu diikuti oleh jajaran Inspektorat Jenderal serta perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Transmigrasi.
Viva Yoga menekankan bahwa penerapan teknologi digital tidak akan berjalan optimal tanpa ditopang integritas aparatur sipil negara. Ia menyebut integritas sebagai fondasi utama karena berkaitan langsung dengan moral, etika, sikap, dan perilaku pejabat publik.
“Integritas adalah kunci terlaksananya pemerintahan yang bersih, modern, efektif, dan efisien,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di sejumlah negara, digitalisasi birokrasi telah berjalan maju dan berdampak pada efisiensi sumber daya manusia, karena banyak proses administrasi digantikan oleh sistem otomatis dan teknologi digital.
Menurutnya, hal tersebut menjadi catatan penting bagi Kementerian Transmigrasi dalam melakukan akselerasi reformasi birokrasi, dengan tetap menyeimbangkan penggunaan teknologi dan penguatan integritas aparatur.
Lebih lanjut, Viva Yoga menilai bahwa pembangunan birokrasi yang bersih dan kuat tidak cukup dilakukan secara internal, tetapi memerlukan dukungan lembaga pengawasan eksternal. Ia menyebut peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawasan lainnya sangat penting.
“Kami berharap lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan monitoring, pendampingan, dan evaluasi sejak tahap perencanaan,” katanya.
Dengan pengawasan yang kuat sejak awal, potensi pelanggaran aturan dapat dicegah sebelum terjadi. Ia menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi berkomitmen menjaga agar tidak ada pegawai maupun pejabat yang bermasalah dengan lembaga pengawasan keuangan.
“Pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan harus terus dijaga,” tegasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, rapat juga dirangkaikan dengan talk show yang menghadirkan narasumber dari KPK dan BPKP untuk memperkuat pemahaman peserta terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan dalam birokrasi pemerintahan.
SYUKRI
