• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

Sengketa Lahan Masih Bergulir, Kuasa Hukum Minta Polres Maros Tolak Pengamanan Eksekusi

jum007 by jum007
8 Juni 2026
in Sorotan
Sengketa Lahan Masih Bergulir, Kuasa Hukum Minta Polres Maros Tolak Pengamanan Eksekusi

MAROS — Kuasa hukum H. Husaini W dan Muhammad Ishaq Ismail secara resmi menyampaikan surat keberatan kepada Kapolres Maros terkait permohonan pengamanan eksekusi atau pengosongan lahan dan bangunan yang diajukan oleh pihak Robert Wijoyo.

Surat yang ditandatangani tim advokat dari Kantor Hukum Amir Kadir & Partner tertanggal 8 Juni 2026 tersebut meminta Kepolisian Resor Maros untuk tidak memberikan bantuan pengamanan terhadap rencana pengosongan objek sengketa yang berlokasi di Jalan Poros Makassar–Maros, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Menurut kuasa hukum, objek yang dimohonkan untuk dilakukan pengamanan eksekusi masih berstatus sengketa dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di dua pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2026/PN Mks dan Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Perkara 23/Pdt.G/2026/PN Mrs.

Masih Dalam Tahap Persidangan

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa hingga saat ini kedua perkara perdata tersebut belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Oleh karena itu, status hukum atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa masih dalam proses pembuktian dan penilaian majelis hakim.

Baca Juga:  KEJARI MAROS TAHAN MANTAN LURAH LEANG-LEANG TERKAIT DUGAAN PUNGLI PROGRAM PTSL

Kuasa hukum menilai setiap tindakan yang berpotensi mengubah kondisi fisik maupun status yuridis objek sengketa selama proses persidangan berlangsung dapat menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak sekaligus mengganggu jalannya proses peradilan.

“Objek yang dimohonkan pengamanannya masih menjadi pokok sengketa yang sedang diperiksa di pengadilan. Karena itu, tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi berpotensi menimbulkan konflik hukum maupun konflik sosial di lapangan,” demikian salah satu poin dalam surat keberatan tersebut.

Singgung Dugaan Penganiayaan dan Ancaman

Selain persoalan sengketa perdata, kuasa hukum juga mengungkap adanya laporan dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman yang disebut terjadi pada 7 Mei 2026 sekitar pukul 10.00 WITA.

Dalam surat disebutkan bahwa seorang perempuan bernama Hj. Ramlah diduga menjadi korban penganiayaan setelah sebelumnya menerima ancaman yang berbunyi, “Kalau tidak tanda tangan pernyataan ini maka kami akan rusuh kembali dan kami akan bakar rumah dengan isinya.”

Baca Juga:  MOTOR DITARIK OKNUM SUPERVISOR FIF MAROS, KONSUMEN MASIH DITAGIH CICILAN

Peristiwa tersebut disebut telah dilaporkan ke Polres Maros dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/157/V/2026/Polres Maros/Polda Sulawesi Selatan tertanggal 7 Mei 2026.

Menanggapi adanya laporan dari kedua pihak yang bersengketa, Kasat Reskrim Polres Maros, AKP Ridwan, membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan yang masuk dari masing-masing pihak.

“Kedua belah pihak saling melapor dan kami sementara melakukan penanganan atas laporan itu,” kata Ridwan saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan bahwa seluruh laporan yang diterima Polres Maros akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas dan objektivitas.

Dasar Hukum yang Diajukan

Dalam argumentasinya, kuasa hukum mengutip sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang prinsip negara hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 195 HIR terkait pelaksanaan eksekusi, asas lis pendens, asas kehati-hatian (prudential principle), hingga ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata.

Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi seharusnya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat untuk dieksekusi sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Baca Juga:  RENOVASI IGD RSUD DR. LA PALALOI MOL0R, LEWATI TENGGAT 2025 TANPA KEJELASAN DENDA

Minta Polres Bersikap Netral

Melalui surat tersebut, kuasa hukum meminta Polres Maros tetap menjaga netralitas serta menghormati proses peradilan yang masih berlangsung.

Mereka memohon agar permohonan pengamanan eksekusi yang diajukan pemohon tidak disetujui atau setidaknya ditunda sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Maros.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum, menghindari kerugian para pihak, serta mencegah munculnya konflik baru di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, proses penanganan laporan pidana maupun sengketa perdata yang berkaitan dengan objek lahan tersebut masih berlangsung. Kepolisian dan para pihak terkait kini menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan maupun hasil penyelidikan atas laporan yang telah diajukan masing-masing pihak.

JUM

Share196Tweet122SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.