• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Politik

GELIAT PROTES SANTRI MELUAS, UCAPAN ATALIA PRARATYA TUAI KRITIK TAJAM

jum007 by jum007
15 Oktober 2025
in Politik
GELIAT PROTES SANTRI MELUAS, UCAPAN ATALIA PRARATYA TUAI KRITIK TAJAM

BANDUNG – Gelombang kritik terhadap anggota DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya, yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terus meluas. Pernyataan Atalia yang menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menuai reaksi keras dari kalangan santri dan aktivis keagamaan.

Bagi sebagian besar komunitas pesantren, ucapan Atalia dianggap bukan sekadar kritik terhadap kebijakan fiskal, melainkan bentuk ketidakpekaan terhadap duka dan identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Mereka menilai, saat tragedi masih menyisakan luka, mempertanyakan penggunaan APBN sama artinya dengan meragukan legitimasi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

“Pernyataan itu keluar di waktu yang salah. Kami masih berduka, tapi beliau justru mempertanyakan tanggung jawab negara terhadap pesantren,” ujar Riki Ramdan Fadila, Koordinator Forum Santri Nusantara (Bandung Raya), di sela aksi unjuk rasa di depan rumah pribadi Atalia di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga:  DEMOKRAT SIAP BAHAS RUU PERAMPASAN ASET, TUNGGU SINYAL PEMERINTAH

Riki menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional terhadap pendidikan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Penggunaan APBN bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi korban,” tambahnya.

REAKSI MELUAS DAN SOROTAN POLITIK

Aksi protes di Bandung hanya satu dari sekian banyak bentuk reaksi publik. Di berbagai grup media sosial santri, pernyataan Atalia menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak pihak menilai komentarnya memperlihatkan jarak antara elite politik dan komunitas pesantren, yang selama ini dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan.

Baca Juga:  Drama Musda Hanura Sulsel: Satu Nama Rekomendasi DPP, Aklamasi Terancam Deadlock

Di sisi lain, pernyataan Atalia juga menimbulkan dampak politik internal di tubuh Partai Golkar.

Analis politik dari Lembaga Kajian Agama dan Politik (eLKAP), Muhammad Rijalul Ashfa, menilai pernyataan tersebut berpotensi mencoreng citra partai yang selama ini berupaya menjaga hubungan baik dengan kalangan pesantren dan ormas Islam.

“Golkar tidak bisa membiarkan isu ini berlarut karena basis keislaman di Jawa Barat cukup kuat,” katanya.

Baca Juga:  Wajah Baru Gelora Maros: Pengurus Resmi Dilantik, Siap Hadir untuk Masyarakat

Rijal menambahkan, pernyataan Atalia bertolak belakang dengan sikap resmi Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir membantu pesantren-pesantren yang selama ini dibiayai secara swadaya.

TIGA TUNTUTAN SANTRI

Forum Santri Nusantara telah mengeluarkan tiga tuntutan resmi, yakni:

1. Meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, segera mengevaluasi posisi Atalia Praratya di DPR RI.

2. Mendesak Atalia untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren.

3. Menuntut Komisi VIII DPR RI merumuskan Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.

SYUKRI

 

Share24Tweet15SendShareSend

Related Posts

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI
Politik

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI

28 Oktober 2026
JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA
Politik

JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA

23 Oktober 2026
Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel
Politik

Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel

7 Oktober 2026
WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR
Politik

WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR

13 September 2026
BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT
Politik

BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT

30 Agustus 2026
PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029
Politik

PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029

5 April 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN
Info Kwarcab Maros

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

by jum007
19 November 2026
0

MAROS, -- Sebanyak 12 utusan kwartir ranting (Kwarran) mengikuti Lomba Tingkat III (LT-III) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Maros yang...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.