• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Politik

DEMOKRAT SIAP BAHAS RUU PERAMPASAN ASET, TUNGGU SINYAL PEMERINTAH

jum007 by jum007
1 September 2025
in Politik
DEMOKRAT SIAP BAHAS RUU PERAMPASAN ASET, TUNGGU SINYAL PEMERINTAH

JAKARTA — Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), memastikan partainya terbuka dan siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, ia menegaskan bahwa proses pembahasan tak bisa berjalan sepihak. Pemerintah diminta segera memberi sinyal dan mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) agar DPR bisa menindaklanjutinya.

“RUU Perampasan Aset sudah masuk Prolegnas 2024–2029. Kami di parlemen terbuka dan siap membahasnya, tetapi tentu perlu sinergi dengan pemerintah. DPR tidak bisa bekerja sendirian,” kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/9).

Demokrat Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret

Ibas menegaskan, pemerintah memegang peran penting untuk mempercepat proses pembahasan. Menurutnya, hingga kini DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) dan DIM yang menjadi syarat pembahasan di tingkat Baleg dan Komisi III.

“Kami menunggu keseriusan pemerintah. Kalau pemerintah siap, maka DPR siap. Semakin cepat dibahas, semakin cepat rakyat mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD Sulsel Muhammad Taufik Malik Serap Aspirasi Warga Desa Bontolempangan

Partai Demokrat, lanjut Ibas, berkomitmen mendorong penuntasan RUU ini karena dianggap penting untuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara yang dirampas secara ilegal.

Pemerintah Siap, Tapi Tunggu DPR

Dari pihak pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menegaskan eksekutif siap membahas RUU kapan saja DPR menyatakan kesiapannya.

“Pemerintah tidak keberatan membahas RUU ini karena urgensinya besar, terutama untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan memastikan aset negara kembali,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta.

Namun, Yusril menegaskan bahwa pembahasan RUU harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Revisi KUHAP Jadi Penghalang Utama

Meskipun ada dukungan politik yang cukup kuat, RUU Perampasan Aset belum bisa dibahas dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut proses ini bergantung pada selesainya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga:  80 Tahun Merdeka, Kader PAN Maros Tegakkan Jiwa Perjuangan di Jalan Cendana

“RUU Perampasan Aset berkaitan erat dengan KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor. Jadi kami harus selesaikan revisi KUHAP dulu supaya tidak tumpang tindih,” jelas Dasco.

Jika revisi KUHAP selesai tahun ini, RUU Perampasan Aset akan menjadi prioritas utama DPR pada awal 2026.

Demokrat Siapkan Diskusi Publik

Sementara itu, Herman Khaeron, anggota Fraksi Demokrat, mengatakan partainya berencana menggelar diskusi terbuka dengan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk mengkaji pasal-pasal krusial dalam RUU tersebut.

“Partai Demokrat akan memotori diskusi publik supaya pembahasan RUU ini lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Latar Belakang RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–2029 dan menempati peringkat kelima dalam daftar prioritas menengah. RUU ini bertujuan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana tanpa menunggu vonis pidana inkrah, selama terdapat bukti kuat keterkaitan aset dengan tindak kejahatan.

Baca Juga:  PSI Maros Bangkit, Dipimpin Pengusaha Lokal

Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa pembahasan harus dilakukan dengan hati-hati karena berpotensi menimbulkan kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang jika tidak disertai mekanisme kontrol yang ketat.

Peta Politik DPR

Selain Partai Demokrat, sejumlah fraksi lain seperti Golkar, PDIP, PKB, dan PAN juga mendukung percepatan pembahasan RUU ini. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme perampasan aset dan perlindungan hak pemilik sah.
Badan Legislasi (Baleg) DPR sendiri membuka peluang memasukkan RUU ini ke dalam prioritas utama Prolegnas 2025 bila pemerintah segera mengirimkan DIM.

JUM / BERBAGAI SUMBER 

Share10Tweet7SendShareSend

Related Posts

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI
Politik

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI

28 Oktober 2026
JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA
Politik

JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA

23 Oktober 2026
Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel
Politik

Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel

7 Oktober 2026
WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR
Politik

WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR

13 September 2026
BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT
Politik

BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT

30 Agustus 2026
PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029
Politik

PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029

5 April 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2245 shares
    Share 898 Tweet 561
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2084 shares
    Share 834 Tweet 521
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2039 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1694 shares
    Share 678 Tweet 424
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN
Info Kwarcab Maros

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

by jum007
19 November 2026
0

MAROS, -- Sebanyak 12 utusan kwartir ranting (Kwarran) mengikuti Lomba Tingkat III (LT-III) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Maros yang...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.