BANDUNG – Gelombang kritik terhadap anggota DPR RI Fraksi Golkar, Atalia Praratya, yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terus meluas. Pernyataan Atalia yang menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menuai reaksi keras dari kalangan santri dan aktivis keagamaan.
Bagi sebagian besar komunitas pesantren, ucapan Atalia dianggap bukan sekadar kritik terhadap kebijakan fiskal, melainkan bentuk ketidakpekaan terhadap duka dan identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Mereka menilai, saat tragedi masih menyisakan luka, mempertanyakan penggunaan APBN sama artinya dengan meragukan legitimasi pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
“Pernyataan itu keluar di waktu yang salah. Kami masih berduka, tapi beliau justru mempertanyakan tanggung jawab negara terhadap pesantren,” ujar Riki Ramdan Fadila, Koordinator Forum Santri Nusantara (Bandung Raya), di sela aksi unjuk rasa di depan rumah pribadi Atalia di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, Selasa (14/10/2025).
Riki menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional terhadap pendidikan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
“Penggunaan APBN bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi korban,” tambahnya.
REAKSI MELUAS DAN SOROTAN POLITIK
Aksi protes di Bandung hanya satu dari sekian banyak bentuk reaksi publik. Di berbagai grup media sosial santri, pernyataan Atalia menjadi bahan perbincangan hangat. Banyak pihak menilai komentarnya memperlihatkan jarak antara elite politik dan komunitas pesantren, yang selama ini dikenal sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan.
Di sisi lain, pernyataan Atalia juga menimbulkan dampak politik internal di tubuh Partai Golkar.
Analis politik dari Lembaga Kajian Agama dan Politik (eLKAP), Muhammad Rijalul Ashfa, menilai pernyataan tersebut berpotensi mencoreng citra partai yang selama ini berupaya menjaga hubungan baik dengan kalangan pesantren dan ormas Islam.
“Golkar tidak bisa membiarkan isu ini berlarut karena basis keislaman di Jawa Barat cukup kuat,” katanya.
Rijal menambahkan, pernyataan Atalia bertolak belakang dengan sikap resmi Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir membantu pesantren-pesantren yang selama ini dibiayai secara swadaya.
TIGA TUNTUTAN SANTRI
Forum Santri Nusantara telah mengeluarkan tiga tuntutan resmi, yakni:
1. Meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, segera mengevaluasi posisi Atalia Praratya di DPR RI.
2. Mendesak Atalia untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat pesantren.
3. Menuntut Komisi VIII DPR RI merumuskan Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.
SYUKRI
