• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Politik

AKADEMISI NILAI PROPORSIONAL TERBUKA MASIH RELEVAN, ASIMETRI PEMILU HANYA UNTUK DAERAH KHUSUS

Admin by Admin
8 Januari 2026
in Politik
AKADEMISI NILAI PROPORSIONAL TERBUKA MASIH RELEVAN, ASIMETRI PEMILU HANYA UNTUK DAERAH KHUSUS

JAKARTA — Perdebatan mengenai arah sistem pemilu nasional kembali mengemuka seiring wacana perubahan mekanisme pemilihan legislatif dan kepala daerah. Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Rafih Sri Wulandari, menilai Indonesia tidak berada pada pilihan ekstrem antara mempertahankan atau meninggalkan sistem proporsional terbuka, melainkan dihadapkan pada kebutuhan untuk menyempurnakan sistem tersebut secara kontekstual dan konstitusional.

Rafih menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka masih relevan dan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, sistem ini memberi ruang bagi pemilih untuk menentukan secara langsung wakil dan pemimpinnya, sehingga memperkuat partisipasi politik serta legitimasi hasil pemilu.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam menentukan calon legislatif. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka tidak tepat jika diposisikan sebagai penyebab utama berbagai persoalan demokrasi elektoral di Indonesia.

Baca Juga:  DEMOKRAT SIAP BAHAS RUU PERAMPASAN ASET, TUNGGU SINYAL PEMERINTAH

Meski demikian, Rafih mengakui bahwa praktik proporsional terbuka menghadirkan tantangan, seperti tingginya biaya politik, ketatnya persaingan antarcalon dalam satu partai, serta meningkatnya potensi politik uang. Kompleksitas teknis dan administrasi juga dinilai menambah beban penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak serta-merta menuntut perubahan sistem secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, pembatasan biaya kampanye, serta pembenahan internal partai politik sebagai langkah utama memperbaiki kualitas pemilu.

Rafih juga menyoroti perbedaan kondisi sosial, geografis, dan keamanan di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut, ia menilai penerapan sistem pemilu secara asimetris dapat dibenarkan, namun terbatas pada daerah yang memiliki status khusus atau istimewa secara konstitusional.

Baca Juga:  PAN SETUJU KEPALA DAERAH DI PILIH LEWAT DPRD

Ia mencontohkan Papua sebagai wilayah yang kerap menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan pemilu langsung, mulai dari medan geografis ekstrem, keterbatasan infrastruktur, hingga persoalan keamanan dan konflik sosial politik. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Selain Papua, Rafih menyebut Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki dasar kekhususan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, penerapan mekanisme asimetris di wilayah tersebut merupakan pengecualian konstitusional dan tidak dapat dijadikan model nasional.

Baca Juga:  PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI DPRD DINILAI MAMPU TEKAN HIGH COST POLITICS

“Asimetri bukan pengurangan demokrasi, melainkan bentuk adaptasi agar hak politik warga tetap terlindungi dalam kondisi yang tidak normal,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan bahwa perluasan asimetri tanpa dasar kekhususan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlakuan terhadap hak pilih warga negara.

Rafih menegaskan bahwa Indonesia tidak sedang memilih antara sistem pemilu terbuka atau tertutup, melainkan mencari keseimbangan antara prinsip kedaulatan rakyat, efektivitas penyelenggaraan pemilu, dan realitas sosial yang beragam. Ia menilai sistem proporsional terbuka harus tetap menjadi fondasi utama pemilu dan pilkada, sementara penerapan asimetri dilakukan secara terbatas, hati-hati, dan berbasis konstitusi demi keberlanjutan demokrasi yang adil.

SYUKRI

Share45Tweet28SendShareSend

Related Posts

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI
Politik

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI

28 Oktober 2026
JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA
Politik

JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA

23 Oktober 2026
Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel
Politik

Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel

7 Oktober 2026
WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR
Politik

WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR

13 September 2026
BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT
Politik

BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT

30 Agustus 2026
PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029
Politik

PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029

5 April 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2245 shares
    Share 898 Tweet 561
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2084 shares
    Share 834 Tweet 521
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2039 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1694 shares
    Share 678 Tweet 424
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN
Info Kwarcab Maros

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

by jum007
19 November 2026
0

MAROS, -- Sebanyak 12 utusan kwartir ranting (Kwarran) mengikuti Lomba Tingkat III (LT-III) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Maros yang...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.