• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

EMAS BENING DARI HUTAN GOWA MAROS BELUM MAKSIMAL MENGISI KAS DAERAH

jum007 by jum007
7 November 2025
in Sorotan
EMAS BENING DARI HUTAN GOWA MAROS BELUM MAKSIMAL MENGISI KAS DAERAH

MAKASSAR — Di balik rimbunnya hutan pinus di lereng Malino dan Camba, tersimpan sumber ekonomi bernilai miliaran rupiah setiap tahun. Namun potensi besar itu belum sepenuhnya mengalir menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski ribuan petani dan lembaga pengelola hutan telah bertahun-tahun menyadap getah pinus di wilayah ini.

Data yang dihimpun dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber teknis KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) menunjukkan, total luas hutan pinus di dua kabupaten ini mencapai sekitar 16.800 hektar, terdiri atas ±12.000 hektar di Kabupaten Gowa dan ±4.800 hektar di Kabupaten Maros. Kawasan ini dikelola oleh KPH Jeneberang I–II (wilayah Gowa) serta KPH Camba (wilayah Maros), bekerja sama dengan kelompok masyarakat seperti LMDH dan KTH (Kelompok Tani Hutan).

Produksi: 4.000–5.000 ton per tahun

Secara rata-rata, setiap hektar hutan pinus di Sulawesi Selatan menghasilkan 250–350 kilogram getah pinus per tahun. Dengan harga jual di tingkat petani antara Rp7.000–Rp9.000 per kilogram (basah), nilai ekonomi total dari dua kabupaten ini diperkirakan mencapai Rp37–52 miliar per tahun.

Baca Juga:  KETUM BMI KECAM TAYANGAN TRANS7: LANGGAR ETIKA JURNALISTIK, TUNTUT PERMINTAAN MAAF LANGSUNG KE KIAI

Namun, di tingkat petani, pendapatan bersih yang diterima masih berkisar Rp1,5–2 juta per hektar per tahun. Sebagian besar keuntungan mengalir ke rantai distribusi berikutnya: koperasi, pengelola, dan pembeli industri.

Negara Dapat, Daerah Dapat Tapi Tak Seimbang

Hasil getah pinus dikategorikan sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2014 dan PP No. 33 Tahun 2014, hasil penjualan wajib dikenai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pemerintah pusat.

Sementara itu, daerah hanya berhak atas sebagian kecil pendapatan dari: Retribusi izin pemanfaatan hasil hutan (melalui Perda Provinsi Sulsel No. 2/2021),

Pajak daerah dari perdagangan hasil pinus, Bagi hasil PNBP kehutanan sesuai mekanisme UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dan kerja sama KPH–LMDH yang hasilnya masuk PAD sebagai jasa usaha kehutanan.

Laporan Dinas Kehutanan Sulsel tahun 2023 mencatat bahwa PAD dari retribusi hasil hutan bukan kayu (termasuk getah pinus, rotan, bambu, dan madu) hanya menyumbang sekitar Rp2,1 miliar per tahun, jauh di bawah nilai ekonominya yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga:  GPHI Desak Jaksa Agung Ajukan Pembubaran Dua Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi

Potensi Besar, Penerimaan Kecil

Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan besar: Mengapa hasil produksi bernilai miliaran rupiah itu hanya menyumbang sebagian kecil bagi kas daerah?

Beberapa faktor menjadi penyebab:

Skema bagi hasil tidak transparan, di mana petani dan KPH sering kali tidak mengetahui secara detail persentase yang disetorkan sebagai PNBP atau PAD.

Minimnya industri penyulingan lokal, sehingga getah mentah dijual ke luar daerah tanpa memberi nilai tambah ekonomi di tingkat kabupaten.

Lemahnya regulasi daerah yang mengatur pungutan dan pembagian hasil HHBK, membuat potensi pajak dan retribusi tak tergarap optimal.

Seorang pengelola kelompok tani di Malino mengatakan, “Kami menyadap setiap minggu, tapi jarang tahu berapa nilai yang masuk ke daerah. Kami hanya jual ke pengepul dengan harga standar, sementara pajak katanya diurus di atas,” ujarnya.

Kebutuhan Reformasi Tata Kelola

Pakar ekonomi kehutanan dari Universitas Hasanuddin, Dr. Jamaluddin, menilai pemerintah daerah perlu membangun model tata kelola getah pinus yang transparan dan berbasis nilai tambah lokal.

Baca Juga:  DUKUNG TEMPO LAWAN GUGATAN RP200 MILIAR: SIMBOL PERLAWANAN TERHADAP UPAYA MEMBUNGKAM PERS

“Selama getah dijual mentah, nilai tambahnya lari ke luar daerah. Pemerintah daerah seharusnya membuat regulasi yang memastikan setiap kilogram getah memberikan kontribusi nyata ke PAD, bukan hanya lewat PNBP pusat,” katanya.

Dengan asumsi konservatif 16.800 hektar hutan produktif, potensi penerimaan yang bisa masuk ke daerah sebenarnya bisa mencapai Rp5 sampai Rp10 miliar per tahun, jika retribusi dan pajak lokal dikelola optimal.

 

Getah pinus di Gowa dan Maros sejatinya adalah “emas bening” dari hutan Sulawesi Selatan. Potensinya nyata 5.000 ton per tahun dengan nilai ekonomi hingga Rp50 miliar. Namun, tanpa tata kelola fiskal yang adil, sebagian besar manfaatnya akan terus terserap oleh pihak di luar daerah.

Sudah saatnya pemerintah provinsi dan kabupaten memperkuat regulasi dan transparansi agar getah pinus bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi petani, tapi juga sumber nyata peningkatan PAD dan kesejahteraan daerah.

JUM

Share46Tweet29SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.