JAKARTA – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meluncurkan MBG Lens, platform pemantauan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (1/6/2026). Bersamaan dengan peluncuran tersebut, LIRA mempublikasikan hasil penelitian yang menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi layanan MBG di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.
Peneliti LIRA, Ibmar, mengungkapkan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu indikator utama pelaksanaan program MBG. Namun, hasil pemetaan menunjukkan sebagian besar wilayah tertinggal belum memiliki fasilitas tersebut.
“Dari 574 kecamatan yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 521 kecamatan atau sekitar 90,8 persen belum memiliki satu pun titik SPPG. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara target pemerataan program dan kapasitas layanan yang tersedia di lapangan,” ujar Ibmar.
Menurutnya, wilayah dengan tingkat kerentanan pembangunan yang tinggi belum mendapatkan perhatian yang proporsional. Dari 18 kabupaten berstatus sangat tertinggal, hanya terdapat sembilan titik SPPG. Sementara pada 12 kabupaten tertinggal ditemukan 68 titik SPPG, namun penyebarannya masih terpusat di sejumlah wilayah tertentu.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan MBG belum sepenuhnya ditentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat.
“Wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan pembangunan paling besar justru menjadi daerah yang paling sedikit memperoleh layanan. Sebaliknya, daerah yang relatif lebih siap secara administratif dan infrastruktur cenderung lebih mudah mendapatkan akses,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden LIRA, Andi Syafrani, menilai temuan tersebut menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah layanan yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“MBG dibangun atas semangat keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal dan sangat tertinggal semestinya menjadi prioritas utama. Jika sebagian besar wilayah tersebut belum memiliki akses terhadap SPPG, maka perlu ada evaluasi mengenai arah dan prioritas implementasi program ini,” kata Andi.
Ia menambahkan, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur memang menjadi kendala nyata. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kehadiran layanan bagi masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.
“Program publik pada dasarnya hadir untuk menjangkau kelompok yang sulit dijangkau. Jika distribusi layanan lebih banyak mengikuti kesiapan infrastruktur dibanding tingkat kebutuhan masyarakat, maka kelompok paling rentan berpotensi terus tertinggal,” tegasnya.
Peluncuran MBG Lens turut dihadiri Sekretaris Kabinet LIRA sekaligus Koordinator Nasional MBG Lens, Asep Rohmatullah, serta Wakil Presiden LIRA, Ali Irfani. Melalui platform ini, LIRA berharap pemantauan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.
SYUKRI
