LAMPUNG — Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas perannya sebagai tuan rumah pelepasan calon transmigran yang digelar di Ballroom Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (16/12/2025).
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 45 kepala keluarga dengan total 159 jiwa secara resmi dilepas menuju lokasi transmigrasi di Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, serta Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
Calon transmigran yang diberangkatkan ke Pulau Sulawesi tidak hanya berasal dari Lampung, tetapi juga dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Rinciannya, Lampung mengirimkan 10 kepala keluarga (33 jiwa), Banten 15 kepala keluarga (27 jiwa), Jakarta 5 kepala keluarga (25 jiwa), serta Jawa Barat 15 kepala keluarga (43 jiwa).
Selain pelepasan terpusat di Bandar Lampung, Kementerian Transmigrasi juga melakukan pelepasan calon transmigran secara daring. Melalui telekonferensi, diberangkatkan pula 19 kepala keluarga (73 jiwa) dari Jawa Tengah dan 16 kepala keluarga (55 jiwa) dari Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Viva Yoga menjelaskan bahwa Lampung dipilih sebagai lokasi pelepasan karena memiliki catatan sejarah panjang dan keberhasilan dalam program transmigrasi. Menurutnya, Lampung yang dahulu dikenal sebagai daerah tujuan transmigrasi, kini justru menjadi daerah asal transmigran.
“Perubahan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Lampung telah membawa kemajuan, melahirkan pusat-pusat ekonomi, serta menghidupkan wilayah yang sebelumnya kosong menjadi kawasan dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, transmigrasi merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang membuat proses pembangunan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman.
Viva Yoga juga mengulas sejarah transmigrasi di Lampung yang telah dimulai sejak 1905 pada masa kolonial Belanda, ketika warga dari Kedu, Jawa Tengah, ditempatkan di Gedong Tataan. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, termasuk transmigrasi pertama pascakemerdekaan pada tahun 1950 yang juga menjadikan Lampung sebagai tujuan utama.
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi disebut mengalami perubahan paradigma. Program ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan transmigran serta masyarakat lokal di kawasan transmigrasi.
“Transmigrasi adalah bukti kehadiran negara. Dengan penyediaan lahan satu hingga dua hektare, jaminan hidup selama satu tahun, serta pembinaan dan pendampingan hingga lima tahun, program ini diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemerataan ekonomi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa transmigrasi merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun dari desa dan dari bawah.
Keberhasilan program transmigrasi, lanjut Viva Yoga, juga tercermin dari meningkatnya minat kepala daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai kawasan transmigrasi. Hingga saat ini, tercatat sekitar 50 bupati telah mengajukan wilayahnya untuk program tersebut.
Dukungan juga datang dari masyarakat lokal di daerah tujuan. Di Konawe Utara, misalnya, masyarakat setempat menyediakan lahan seluas 1.000 hektare untuk transmigran, sementara di Manokwari terdapat kepala suku yang menghibahkan tanahnya.
“Ini menunjukkan bahwa transmigrasi dapat berjalan harmonis dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat,” katanya.
Salah satu calon transmigran asal Lampung, Mursalim, mengungkapkan kesiapannya mengikuti program tersebut demi memperbaiki kesejahteraan keluarga.
“Saya ikut transmigrasi untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Saya siap lahir dan batin untuk diberangkatkan,” ujarnya saat berdialog dengan Wakil Menteri Transmigrasi.
SYUKRI
