• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Nasional

HABIBUROKHMAN BALAS MAHFUD: RESTORATIVE JUSTICE TAK BISA DIPERAS!

jum007 by jum007
10 Januari 2026
in Nasional
HABIBUROKHMAN BALAS MAHFUD: RESTORATIVE JUSTICE TAK BISA DIPERAS!

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, memberikan respons tegas terhadap kekhawatiran yang disampaikan pakar hukum Mahfud MD mengenai mekanisme restorative justice dan plea bargaining dalam KUHP dan KUHAP baru.

Mahfud MD, Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia dan mantan Menko Polhukam, sebelumnya menginformasikan kekhawatiran serius bahwa pengaturan baru mengenai keadilan restoratif (restorative justice) dan tawar-menawar hukum (plea bargaining) berpotensi menjadi Restorasi Justice jika tidak dijalankan dengan pengawasan yang ketat dan integritas aparat yang tinggi.

Menurut Mahfud, kedua mekanisme ini memberi ruang penyelesaian di luar persidangan yang bisa disalahgunakan sebagai pintu masuk penyimpangan oleh oknum penegak hukum.

Baca Juga:  KUHP DAN KUHAP NASIONAL RESMI BERLAKU, INDONESIA TINGGALKAN HUKUM PIDANA KOLONIAL

Mahfud mengingatkan agar aparat penegak hukum berhati-hati dalam menerapkan ketentuan ini sejak awal agar tidak terjadi praktik tawar-menawar yang menjauhkan prinsip keadilan. Ia menilai ini merupakan pekerjaan rumah besar dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.

Cegah Praktik Transaksional

Menanggapi kekhawatiran Mahfud, Habiburokhman menegaskan bahwa tudingan pemerasan melalui restorative justice tidak berdasar. Ia menekankan bahwa KUHP baru telah dirancang dengan aturan main yang sangat ketat. Proses restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan murni dari kedua belah pihak tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, atau ancaman. “Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam pasal-pasal KUHP,” ujarnya kepada media.

Baca Juga:  KETUM BMI: BUKAN SEKADAR KEMEGAHAN PERSONAL, KEPAHLAWANAN ADALAH KOMPAS MORAL BAGI MASA DEPAN BANGSA

Sanksi Bagi Aparat yang Nakal

Politisi Gerindra itu menambahkan bahwa kekhawatiran praktik transaksional oleh aparat sudah diantisipasi melalui pengaturan sanksi. KUHP menjamin hak saksi, korban, dan tersangka untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi. “Penyelidik atau penyidik yang melanggar hukum atau kode etik dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana. Jadi, konstruksi hukumnya sudah kuat untuk mencegah pemerasan,” tegasnya.

Belajar dari Kasus Ketidakadilan

Habiburokhman juga memandang bahwa kehadiran KUHP baru merupakan jawaban atas ketidakadilan yang selama ini sering menimpa rakyat kecil, termasuk kasus seperti Nenek Minah atau guru yang dipolisikan saat mendidik muridnya. Ia menegaskan bahwa arah penegakan hukum Indonesia kini harus lebih manusiawi dan tidak sekadar soal penjara.

Baca Juga:  GERAM PLTSa AKAN GELAR AKSI DEMONSTRASI, TOLAK PEMBANGUNAN PLTSa DI TAMALANREA

“KUHP baru mendorong hukum yang lebih adil dan proporsional. Semangatnya adalah hukum yang memulihkan, bukan semata-mata menghukum,” pungkasnya.

Perdebatan ini menunjukkan dua visi berbeda soal arah penegakan hukum Indonesia: apakah aturan baru akan menjamin keadilan substantif tanpa disalahgunakan, atau justru memberi celah praktik transaksional yang merusak kepercayaan publik.

Editor: Redaksi Metrosulsel

Share23Tweet14SendShareSend

Related Posts

TIGA TOKOH PRAMUKA SULSEL BAKAL TERIMA PENGHARGAAN KWARNAS
Nasional

TIGA TOKOH PRAMUKA SULSEL BAKAL TERIMA PENGHARGAAN KWARNAS

12 Agustus 2026
LOGIS 08 DESAK TATA KELOLA MBG DIPERKETAT
Nasional

LOGIS 08 DESAK TATA KELOLA MBG DIPERKETAT

25 Juli 2026
LOGIS 08 APRESIASI PRABOWO RESMIKAN LIMA BENDUNGAN
Nasional

LOGIS 08 APRESIASI PRABOWO RESMIKAN LIMA BENDUNGAN

10 Juli 2026
INVESTOR ASING TERANCAM, PT DUA KUDA INDONESIA DIGUGAT PAILIT JANGGAL
Nasional

INVESTOR ASING TERANCAM, PT DUA KUDA INDONESIA DIGUGAT PAILIT JANGGAL

2 April 2026
NASIB RIBUAN PEKERJA/BURUH DAN KELUARGANYA TERANCAM PHK MASSAL
Nasional

NASIB RIBUAN PEKERJA/BURUH DAN KELUARGANYA TERANCAM PHK MASSAL

1 April 2026
Diduga Bayar Puluhan Juta, Bandar Obat Keras Disebut Dibebaskan Oknum Polisi di Tangerang
Nasional

Diduga Bayar Puluhan Juta, Bandar Obat Keras Disebut Dibebaskan Oknum Polisi di Tangerang

16 Maret 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN
Info Kwarcab Maros

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

by jum007
19 November 2026
0

MAROS, -- Sebanyak 12 utusan kwartir ranting (Kwarran) mengikuti Lomba Tingkat III (LT-III) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Maros yang...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.