MAROS — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digembar-gemborkan sebagai solusi gizi anak sekolah dan pengungkit ekonomi rakyat, di lapangan justru diduga berubah menjadi ladang bisnis korporasi unggas. Anggaran negara yang melekat di piring siswa terindikasi mengalir deras ke perusahaan ayam broiler dan petelur berskala industri, sementara peternak kecil hanya jadi penonton.
Hasil investigasi Metrosulsel.com menemukan, hampir seluruh pasokan daging ayam dan telur MBG di Maros dikuasai perusahaan kemitraan besar. Skema ini membuat peternak mitra menanggung beban biaya ratusan juta rupiah untuk kandang dan lahan, sementara kendali produksi bibit, pakan, obat, hingga harga tetap di tangan perusahaan.
Alih-alih memberdayakan peternak mandiri, MBG justru mengunci pasokan pada rantai industri tertutup.
Padahal, setiap siswa telah dialokasikan anggaran Rp10.000 per porsi. Namun uang negara itu tidak berputar di kampung-kampung peternak, melainkan terkonsentrasi di gudang-gudang korporasi.
20 RIBU AYAM PER HARI: MBG JADI PASAR PASTI INDUSTRI
Penelusuran Metrosulsel.com ke salah satu perusahaan pengolahan ayam terbesar di Maros mengungkap fakta mencengangkan. Perusahaan ini menguasai seluruh mata rantai produksi mulai penetasan telur, kemitraan peternak, pemotongan, hingga distribusi.
“Setiap hari paling sedikit 20 ribu ekor ayam dipotong khusus untuk kebutuhan MBG saja, tidak termasuk perusahaan lain yang ayamnya di beli dan diolah oleh pengepul disebut Bakul,” ungkap seorang karyawan perusahaan tersebut.
Angka ini menegaskan MBG telah menjelma menjadi pasar pasti bernilai miliaran rupiah, dengan risiko bisnis nyaris nol bagi korporasi.
BEBEK LOKAL PELIHARAAN MASYARAKAT TIDAK DITEMUKAN DI PIRING SISWA
Di sisi lain, ribuan peternak bebek pedaging dan petelur lokal di Maros terpinggirkan total. Hasil ternak mereka tidak pernah masuk dapur MBG.
“Tidak pernah ada menu bebek di MBG. Padahal Maros punya peternak bebek yang banyak,” kata Suaib, peternak bebek lokal.
Menu khas lokal seperti bebek bakar, nasu palekko, nasu likku, hingga konro bebek—yang bergizi dan berakar pada budaya pangan Sulsel—lenyap dari daftar sajian MBG.
“Yang disajikan justru makanan berbahan baku industri. Ini bukan program pemberdayaan, tapi pemusatan keuntungan,” tegas Suaib.
Fakta lapangan menunjukkan, tak satu pun dapur MBG di Maros menyajikan menu berbahan baku bebek.
BERAS PUN TAK LEPAS DARI CENGKERAMAN
Dominasi tidak berhenti pada ayam. Untuk beras, Metrosulsel.com menemukan indikasi penguasaan pasokan oleh jaringan tengkulak berizin NIB, yang diduga membuat dapur MBG wajib belanja ke pihak tertentu.
Akibatnya, petani lokal kembali tersingkir. MBG yang seharusnya jadi pasar petani, justru dikendalikan perantara.
“Sudah seperti ada jatah. Mau tidak mau harus ambil di situ,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
PROGRAM GIZI ATAU SKEMA BISNIS TERSTRUKTUR?
Temuan ini memunculkan pertanyaan tajam:
Apakah MBG benar benar program gizi, atau telah direkayasa menjadi skema bisnis terstruktur yang menguntungkan segelintir pemain besar?
Jika pola ini terus dibiarkan, MBG berpotensi mengkhianati tujuan awalnya, memperkaya korporasi, dan mengorbankan peternak serta petani kecil yang justru menjadi tulang punggung pangan daerah.
Publik kini menunggu: di mana peran negara melindungi rakyat, atau sekadar jadi penonton?
JUM
