• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Politik

DILEMA DEMOKRASI: PILKADA LANGSUNG ATAU MELALUI DPRD?

Admin by Admin
9 Desember 2025
in Politik
DILEMA DEMOKRASI: PILKADA LANGSUNG ATAU MELALUI DPRD?

JAKARTA – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Dr. Johansyah Mansyur, M.Si, menilai polemik pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD merupakan dilema serius dalam demokrasi Indonesia saat ini. Tarik-menarik kepentingan antara pembentuk undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan wacana ini kembali mengemuka (9/12/2025).

Menurut Johansyah, mengemukanya kembali gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak bisa dilepaskan dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar beberapa waktu lalu, yang kemudian diikuti oleh sejumlah aktivis dan kalangan akademisi.

Ia menjelaskan, secara normatif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Bahkan mekanisme ini telah diperkuat melalui penyempurnaan regulasi, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2020 dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait aspek teknis penyelenggaraan dan masa jabatan hasil pilkada langsung.

Baca Juga:  MILAD KE-6, DPD GELORA MAROS JALIN SILATURAHMI DENGAN TOKOH DAERAH

“Wacana ini sesungguhnya merupakan antiklimaks dari kekecewaan publik terhadap sebagian kepala daerah hasil pilkada langsung. Namun, kekecewaan tersebut tidak otomatis menjadi alasan untuk memundurkan demokrasi ke pola pemilihan ala Orde Baru,” ujarnya.

Kelebihan dan Risiko Dua Model

Johansyah menjabarkan bahwa pemilihan melalui DPRD memiliki sejumlah kelebihan, seperti efisiensi anggaran, minimnya konflik horizontal, dan penghematan waktu.

Namun, ia menegaskan bahwa skema ini mengandung risiko besar: rentan terhadap dominasi elite partai, berpotensi mengabaikan kehendak rakyat, serta menciptakan ketergantungan kepala daerah kepada DPRD dibanding kepada masyarakat.

Baca Juga:  Musda Hanura Sulsel Tuntas Aklamasi, Mayjen Purn Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki Resmi Nahkodai DPD

Sebaliknya, pilkada langsung memiliki legitimasi politik yang lebih tinggi, mendorong partisipasi publik, dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Akan tetapi, kelemahannya adalah biaya politik yang sangat mahal, tingginya potensi politik uang, serta risiko konflik sosial.

Usulan Model Hibrida

Lebih jauh, Johansyah menyampaikan pandangannya bahwa dalam kondisi Indonesia saat ini—di mana isu efisiensi anggaran dan ancaman korupsi semakin mengemuka—mekanisme pilkada tidak langsung layak dipertimbangkan, namun dengan modifikasi.

Ia mengusulkan model gabungan, di mana rakyat tetap terlibat melalui mekanisme perwakilan seperti konsep electoral college di Amerika Serikat.

Baca Juga:  Partai Buruh Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK, Target Nol Persen di Pemilu 2029

“Prosesnya harus transparan. Masyarakat terlibat dalam tahap awal, partai melakukan seleksi internal secara terbuka, dan DPRD melakukan pemilihan akhir dari kandidat yang telah melalui proses tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, skema ini bisa menjadi jalan tengah antara efisiensi biaya, stabilitas politik, dan tetap menjaga ruh demokrasi.

“Bangsa ini harus menentukan prioritas: jika ingin memperkuat partisipasi publik, pilkada langsung tetap relevan. Jika ingin menekan biaya sosial dan keuangan negara, maka pilkada melalui DPRD—dengan modifikasi transparan—menjadi opsi rasional,” pungkasnya.

SYUKRI

Share169Tweet106SendShareSend

Related Posts

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI
Politik

KONSOLIDASI DI JENEPONTO, ABPEDNAS SULSEL PERKUAT SOLIDITAS ORGANISASI

28 Oktober 2026
JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA
Politik

JELANG MUSDA XI GOLKAR MAROS, PUANG ESA AMBIL BERKAS PENDAFTARAN KETUA

23 Oktober 2026
Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel
Politik

Bupati Maros Chaidir Syam Jadi Sekretaris DPW PAN Sulsel

7 Oktober 2026
WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR
Politik

WARIS HALID TEMUI PENGEMUDI OJOL, SERUKAN PELAYANAN DASAR YANG ADIL DAN ASPIRASI PEKERJA DIDENGAR

13 September 2026
BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT
Politik

BMI DEMOKRAT LANTIK DPC SE-DKI, SATUKAN KEKUATAN ANAK MUDA UNTUK RAKYAT

30 Agustus 2026
PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029
Politik

PARTAI GELORA LUNCURKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DPD JELANG PEMILU 2029

5 April 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN
Info Kwarcab Maros

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

by jum007
19 November 2026
0

MAROS, -- Sebanyak 12 utusan kwartir ranting (Kwarran) mengikuti Lomba Tingkat III (LT-III) Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Maros yang...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

PPPK PARUH WAKTU NAIK STATUS 2027, PENANTIAN PANJANG AKHIRNYA TERJAWAB

8 November 2026
11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.