JAKARTA – Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Rafihwulan, menilai wacana pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD layak dipertimbangkan sebagai strategi menekan tingginya biaya politik dalam demokrasi lokal.
Pernyataan ini merespons pandangan Ketua Umum Partai Golkar yang disampaikan dalam puncak peringatan HUT Partai Golkar di Slipi, Jakarta, 9 Desember 2025.
Menurut Rafihwulan, mekanisme pemilihan tidak langsung berpotensi memangkas beban anggaran pilkada yang selama ini tergolong besar, sekaligus menurunkan risiko konflik horizontal di tengah masyarakat yang kerap mengiringi kontestasi langsung.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa perubahan sistem tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan pragmatis. Pemilihan melalui DPRD menuntut penguatan serius terhadap transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah.
“Tanpa reformasi etika politik dan mekanisme pengawasan yang ketat, potensi politik transaksional akan tetap menjadi momok utama publik,” ujarnya.
Ia menilai, skema ini dapat menjadi opsi kebijakan, asalkan dibarengi desain regulasi yang menjamin proses pemilihan berlangsung terbuka, objektif, dan terlindung dari dominasi kepentingan elite.
“Bila pembenahan dilakukan secara menyeluruh, model ini bisa menjadi jalan tengah antara efisiensi anggaran dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” pungkasnya.
Ia menekankan bahwa segala perubahan harus berpijak pada penguatan institusi demokrasi, bukan sekadar solusi instan atas persoalan pilkada langsung.
“Kepentingan publik harus tetap menjadi kompas utama dalam setiap perubahan kebijakan,” tutupnya.
SYUKRI
