JAKARTA — Sejak resmi menggantikan Sri Mulyani pada September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menunjukkan warna baru di Kementerian Keuangan. Tanpa banyak basa-basi, ekonom lulusan Purdue University ini langsung menggebrak dengan serangkaian audit yang disebut “tanpa pandang bulu”.
Langkah berani Purbaya sontak menarik perhatian publik. Dalam beberapa minggu, tim audit internal Kemenkeu dikabarkan mulai menelusuri berbagai pos pengeluaran strategis dan potensi kebocoran di sektor perpajakan serta bea cukai. Sikap keras ini memunculkan pertanyaan: apa kekuatan di balik keberaniannya menantang sistem lama yang terkenal penuh kompromi?
Bersih-Bersih dengan Mandat Langsung
Purbaya bukan tokoh baru di dunia ekonomi. Sebelum menjabat Menkeu, ia dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ekonom senior Danareksa Research Institute.
Dari rekam jejaknya, jelas ia bukan tipe pejabat “asal tanda tangan”. Ia dikenal perfeksionis dan detail terhadap angka — karakter yang kini menjadi senjata utama dalam misi reformasi fiskal.
“Kalau mau bicara reformasi, mulai dari angka dulu,” ujarnya dalam satu wawancara singkat, yang menandakan bahwa setiap rupiah di bawah tanggung jawabnya akan diaudit habis-habisan.
Sumber internal di Kemenkeu menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi mandat langsung agar Purbaya “membersihkan” sektor keuangan negara dari kebocoran, mulai dari pajak, belanja kementerian, hingga transfer daerah. Artinya, Purbaya bekerja bukan sekadar atas inisiatif pribadi, tetapi atas dukungan politik tingkat tinggi.
Audit Tanpa Takut, Tapi Banyak yang Tersentak
Langkah cepat Purbaya mulai memunculkan resistensi di kalangan birokrat lama. Beberapa laporan menyebutkan adanya ketegangan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, di mana sejumlah pejabat senior kini berada di bawah sorotan audit internal.
Namun di sisi lain, langkah ini justru menuai apresiasi dari publik dan kalangan akademisi.
“Ini baru Menteri Keuangan yang berani buka mata publik. Audit tanpa pandang bulu harus dilanjutkan, bahkan jika menyentuh elite birokrasi,” kata salah satu ekonom independen yang enggan disebutkan namanya.
Langkah-langkah tersebut mengingatkan pada semangat awal reformasi birokrasi keuangan dua dekade lalu — bedanya, kali ini dilakukan dengan pendekatan digital audit dan integrasi data lintas lembaga.
Kekuatan di Balik Keberanian
Kekuatan Purbaya tampak tidak hanya berasal dari posisinya sebagai Menkeu, tetapi juga dari reputasi intelektual dan dukungan penuh pimpinan nasional.
Sebagai ekonom berpengalaman di sektor publik dan swasta, ia memiliki jaringan kuat di dunia keuangan dan lembaga internasional.
“Dia bukan tipe pejabat politis yang mudah diatur,” ujar sumber di kalangan DPR. “Dan itu membuatnya berbahaya bagi mereka yang selama ini menikmati celah kebijakan.”
Bahkan, pengamat menilai gaya Purbaya yang lugas dan tegas bisa menjadi “shock therapy” bagi kementerian lain yang selama ini santai dalam urusan transparansi.
Momentum Reformasi atau Konflik Baru?
Meski publik menyambut baik, langkah audit besar-besaran ini berpotensi menimbulkan gesekan politik. Beberapa kalangan birokrat mulai khawatir audit masif ini bisa memunculkan “politik balas dendam” di tubuh kementerian.
Namun bagi Purbaya, transparansi adalah harga mati. Ia berulang kali menegaskan bahwa keuangan negara harus “bersih agar rakyat menikmati hasilnya.”
Kini, publik menanti: apakah gebrakan Purbaya akan berlanjut menjadi reformasi fiskal sejati, atau justru tersandera oleh perlawanan dari dalam sistem?
Satu hal pasti Menteri Keuangan ini sedang menulis babak baru dalam sejarah pengawasan keuangan Indonesia.
Penulis: Redaksi Metrosulsel.com
