MAROS — Polemik pungutan komite di SDN 30 Maros terus berlanjut. Setelah pernyataan Wali Kelas IV, Suhaena, menuai protes orang tua murid, kini giliran Kepala Sekolah SDN 30 Maros, Hasdiah, memberikan klarifikasi resmi.
Dalam keterangannya, Hasdiah menegaskan bahwa guru hanya menyampaikan informasi terkait sumbangan sukarela dari orang tua tanpa ada unsur paksaan. Ia menyebut bahwa pengingat tersebut muncul karena kondisi guru honorer di sekolah yang belum mendapat pembayaran transport akibat tidak adanya lagi sumbangan dari orang tua.
“Tabe, saya tanggapi terkait pemberitaan di media tentang sumbangan orang tua. Saya sudah konfirmasi dengan guru saya, beliau hanya menyampaikan dan mengingatkan ke orang tua tentang sumbangan sukarela dan tidak ada unsur paksaan,” ujar Hasdiah
Lebih jauh, Hasdiah mengungkapkan bahwa ada sejumlah guru honorer di SDN 30 Maros yang gajinya memang bergantung pada sumbangan orang tua. Karena belum terdaftar di Dapodik, guru-guru tersebut tidak bisa dibiayai lewat dana BOS.
“Kasihan guru honor yang ada di SDN 30, karena belum masuk Dapodik bulan ini, belum dikasi uang transport. Kalau sampai bulan depan tidak ada lagi sumbangan orang tua, dengan terpaksa kasihan peserta didik SDN 30 tidak bisa lagi belajar Bahasa Inggris dan PJOK secara maksimal,” jelasnya.
Menurut data yang ia sampaikan, di SDN 30 Maros terdapat 19 rombel dengan hanya satu guru PJOK berstatus ASN. Sementara itu, terdapat empat guru honorer yang digaji dari sumbangan orang tua: dua guru Bahasa Inggris dan dua guru PJOK.
Hasdiah menekankan bahwa kehilangan guru honorer akan berdampak serius terhadap kualitas pembelajaran.
“Sangat disayangkan kalau peserta didik berhenti belajar Bahasa Inggris, padahal Bahasa Inggris merupakan modal utama dan pondasi bagi masa depan mereka. Kalau anak-anak kita lancar Bahasa Inggris, insya Allah nanti akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau dari SD sudah dilatih, di jenjang berikutnya mereka akan semakin lancar,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembelajaran PJOK berpotensi terganggu karena keterbatasan tenaga pendidik ASN di sekolah.
Harapan Kepala Sekolah
Meski Bupati Maros, H.A.S. Chaidir Syam, melalui Dinas Pendidikan sudah melarang segala bentuk pungutan komite, Hasdiah secara terbuka mengaku masih berharap adanya dukungan orang tua dalam bentuk sumbangan sukarela.
“Saya sebagai kepala sekolah terus terang masih mengharapkan sumbangan dari orang tua agar anak-anak tetap bisa belajar Bahasa Inggris dan PJOK secara maksimal. Ini murni untuk masa depan anak-anak,” kata Hasdiah
Antara Regulasi dan Realita
Klarifikasi Hasdiah ini memperlihatkan adanya benturan antara kebijakan pemerintah daerah yang melarang pungutan, dengan kondisi riil sekolah yang mengandalkan sumbangan orang tua untuk membiayai tenaga honorer.
Polemik ini sekaligus membuka pertanyaan lebih besar: apakah pemerintah daerah mampu menyediakan solusi anggaran yang jelas bagi sekolah-sekolah agar kebutuhan dasar pembelajaran tidak lagi bertumpu pada sumbangan orang tua?
HAMZAN
