JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar , Harbiyanto, mempertanyakan hasil survei yang dirilis yang menyebut elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun hingga 14,5 persen.
Menurut Harbiyanto, penurunan elektabilitas tersebut dinilai sulit dipahami mengingat dalam tiga bulan terakhir Presiden Prabowo justru dinilai terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan.
“Dalam tiga bulan ini Presiden Prabowo secara progresif melakukan pembenahan di berbagai sektor. Salah satu yang paling menonjol adalah restrukturisasi total di Badan Gizi Nasional yang dinilai menjadi sumber kebocoran anggaran negara,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan hasil survei SMRC dengan survei yang sebelumnya dirilis pada 14 April 2026. Dalam survei tersebut, Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam simulasi pemilihan presiden dengan tingkat elektabilitas sebesar 32,9 persen, unggul dari kandidat lainnya.
Berdasarkan perbedaan hasil tersebut, Harbiyanto menduga terdapat subjektivitas dalam metode pengambilan sampel maupun metodologi survei yang digunakan SMRC.
“SMRC dipimpin Prof. Saiful Mujani. Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau memiliki catatan terkait sikap politik terhadap Presiden Prabowo beberapa bulan lalu. Karena itu wajar jika muncul pertanyaan mengenai objektivitas survei yang dirilis,” katanya.
Selain itu, Harbiyanto juga menyoroti adanya perbedaan mencolok antara tingkat elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo sebagaimana tercantum dalam hasil survei SMRC.
Menurutnya, survei tersebut mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 14,5 persen, namun pada saat yang sama tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden mencapai 51 persen.
“Bagaimana mungkin tingkat kepuasan mencapai 51 persen tetapi elektabilitas hanya 14,5 persen, Inkonsistensi hasil survei ini terlihat jelas. Yang benar yang mana? Kita harus jujur dalam menilai kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Harbiyanto mengajak seluruh pihak untuk menyikapi hasil survei secara objektif dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
“Saya berharap akan muncul hasil survei dari lembaga lain sebagai pembanding sehingga publik memperoleh gambaran yang lebih utuh. Penyampaian data harus dilakukan secara objektif dan jujur agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat,” pungkasnya.
SYUKRI
