Oleh Redaksi Metrosulsel.com
JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar AS bukan sekadar gejolak pasar biasa. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi nasional.
Meski faktor global seperti konflik Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, dan penguatan dolar AS memang berpengaruh, banyak ekonom menilai tekanan terhadap rupiah juga dipicu oleh menurunnya kepercayaan investor terhadap kebijakan ekonomi domestik.
Dalam beberapa pekan terakhir, arus modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia meningkat. Bersamaan dengan itu, nilai tukar rupiah terus melemah, pasar saham terkoreksi, dan kepemilikan asing pada obligasi pemerintah mencapai level terendah dalam hampir dua dekade.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan hanya eksternal, melainkan juga menyangkut persepsi pasar terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
Pemerintah selama ini berulang kali menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Namun pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
Investor juga memperhatikan konsistensi kebijakan fiskal, kepastian hukum, independensi lembaga ekonomi, serta kemampuan pemerintah menjaga disiplin anggaran. Ketika muncul kekhawatiran terhadap peningkatan belanja negara, subsidi energi yang membengkak, dan berbagai program populis berbiaya besar, kepercayaan pasar ikut tergerus.
Sebagai respons, Bank Indonesia telah mengambil langkah luar biasa dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen di luar jadwal rapat reguler. Kebijakan ini bertujuan menahan laju pelemahan rupiah dan menarik kembali modal asing ke dalam negeri. Pemerintah dan Bank Indonesia juga sepakat meningkatkan daya tarik instrumen investasi domestik guna menjaga stabilitas pasar keuangan.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah: sampai kapan rupiah dapat ditopang hanya dengan intervensi moneter?
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga hanya mampu menjadi obat sementara apabila akar persoalan berada pada kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi. Jika pemerintah tidak mampu meyakinkan investor bahwa defisit anggaran terkendali, subsidi tepat sasaran, dan iklim usaha tetap sehat, maka tekanan terhadap rupiah berpotensi berlanjut.
Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan cadangan devisa Indonesia masih berada pada level aman, yakni sekitar 144,9 miliar dolar AS atau setara lebih dari lima bulan kebutuhan impor. Ini menjadi bantalan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka pendek.
Yang perlu dipahami, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar monitor. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga bahan baku impor, biaya produksi industri, hingga potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Kalangan manufaktur bahkan mulai mengeluhkan semakin sulitnya menahan kenaikan biaya akibat depresiasi rupiah yang berkepanjangan.
Pemerintah tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas gejolak global yang sedang terjadi. Namun pemerintah juga tidak boleh berlindung di balik alasan faktor eksternal semata. Ketika pasar mulai meragukan arah kebijakan ekonomi, saat itulah evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak.
Rupiah yang melemah mungkin masih bisa dipertahankan dengan cadangan devisa dan kenaikan suku bunga. Tetapi kepercayaan investor yang hilang akan jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Sebab dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya bahkan lebih mahal daripada dolar.
JUM
