JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara di tengah memanasnya situasi politik dan gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah. Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8), Prabowo mengumumkan bahwa para ketua umum partai politik sepakat memecat anggota DPR yang dinilai bermasalah, berlaku efektif 1 September 2025.
Keputusan ini disebut sebagai langkah besar untuk menjawab desakan publik yang menuntut bersih-bersih DPR pasca meningkatnya tekanan massa di Jakarta dan sejumlah kota besar.
“Dalam rangka menindaklanjuti aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan dari para Ketua Umum Partai Politik. Mereka sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang diduga melakukan kesalahan atau membuat pernyataan keliru. Mulai 1 September 2025, keanggotaan mereka di DPR resmi dicabut,” tegas Prabowo.
Partai NasDem dan PAN Gerak Cepat: Empat Anggota Dicopot dari DPR
Langkah tegas ini langsung ditindaklanjuti Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara resmi menonaktifkan dua Anggota DPR dari fraksinya, penonaktifan itu berlaku mulai Senin 1 September 2025. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keduanya dinonaktifkan gara-gara menyampaikan ucapan yang dilontarkan, dianggap melukai perasaan rakyat Indonesia.
“Ini adalah komitmen NasDem untuk mematuhi kesepakatan bersama ketua umum partai politik serta menjaga integritas DPR. Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa partai politik harus tegas terhadap kadernya yang bermasalah,” ujar Surya Paloh
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) juga menonaktifkan dua kader populernya, yakni Eko Patrio dan Kuya Kuya, dari jabatan mereka sebagai anggota DPR RI.
Keputusan mengejutkan ini diumumkan secara resmi oleh masing-masing partai, hanya selang beberapa jam setelah gelombang demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah lain menekan pemerintah serta DPR terkait tuntutan publik atas transparansi kebijakan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
DPR Ditekan Bersih-bersih: Tunjangan Dipangkas, Kunker Luar Negeri Dihentikan
Tak hanya soal pemecatan anggota bermasalah, Prabowo juga menegaskan bahwa pimpinan DPR telah sepakat untuk meninjau ulang fasilitas mewah para anggota dewan. Langkah tersebut mencakup pemangkasan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik.
“Para pimpinan DPR dan ketua umum parpol sepakat bahwa anggota DPR harus lebih peka terhadap kepentingan rakyat dan bekerja secara transparan,” kata Prabowo
Prabowo Tak Bahas Kapolri & RUU Perampasan Aset, Massa Berpotensi Tetap Bergerak
Meski begitu, dalam siaran persnya, Prabowo sama sekali tidak menyinggung dua tuntutan utama massa aksi, yakni pencopotan Kapolri dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Banyak pihak menilai, absennya respons pemerintah terhadap dua isu tersebut bisa memicu gelombang demonstrasi lanjutan.
“Tanpa kejelasan sikap terhadap Kapolri dan RUU Perampasan Aset, kebijakan ini bisa dianggap belum menjawab sepenuhnya aspirasi publik,” ujar pengamat politik dari LIPI, Minggu malam.
Himbauan Prabowo: Hormati Aspirasi, Tolak Anarkisme
Prabowo menegaskan pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi, namun menolak segala bentuk aksi anarkis yang menimbulkan korban jiwa.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saya sudah meminta Kapolri untuk segera memprosesnya dengan cepat, transparan, dan terbuka. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran,” tegasnya.
Gelombang Perubahan atau Awal Krisis Baru?
Keputusan serempak para ketua umum parpol untuk memecat anggota DPR bermasalah menjadi langkah bersejarah dalam reformasi parlemen dan pemulihan kepercayaan publik. Namun, tanpa jawaban tegas atas tuntutan massa terkait Kapolri dan RUU Perampasan Aset, potensi ketegangan politik masih jauh dari selesai.
Tim Redaksi Metrosulsel.com
