JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya menjatuhkan keputusan tegas: memecat Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, setelah namanya terseret dalam skandal yang viral di media sosial.
Pemecatan ini diumumkan pada Jumat (19/9) dan langsung menimbulkan sorotan publik. Bukan hanya karena langkah itu diambil tanpa melalui tahapan nonaktif sementara, melainkan juga karena kecepatan partai dalam merespons tekanan publik.
“Keputusan ini diambil untuk menjaga disiplin dan kehormatan partai. PDIP tidak mentoleransi sikap kader yang mencoreng marwah organisasi,” ujar salah satu pengurus DPP PDIP yang enggan disebutkan namanya.
Namun, langkah tegas tersebut menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai pemecatan ini menunjukkan komitmen partai terhadap integritas. Di sisi lain, ada yang mempertanyakan apakah Wahyudin telah diberi ruang pembelaan diri secara layak sebelum dicopot.
Di internal DPRD Gorontalo, keputusan DPP PDIP dipastikan akan berdampak pada komposisi kursi parlemen. Ketua DPRD Gorontalo menyebut mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) akan segera diproses begitu surat resmi dari DPP dan KPU diterima.
“Kami hanya menunggu dokumen resmi. Setelah itu, PAW akan diproses sesuai prosedur,” jelasnya.
Sementara itu, Wahyudin Moridu akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.
“Saya beserta istri dan keluarga memohon maaf atas video ini. Saya dan keluarga siap menerima konsekuensi atas video tersebut. Demikian permohonan maaf saya ini,” ujar Wahyudin.
Meski sudah menyampaikan penyesalan, keputusan partai bersifat final. Kasus ini menjadi catatan penting bagi PDIP, sekaligus ujian nyata terhadap konsistensi partai dalam menegakkan disiplin organisasi. Pertanyaannya, apakah sikap serupa akan diambil bila kasus yang sama menimpa kader lain di masa mendatang?
IBNU / JUM
