SULAWESI SELATAN — Sejumlah orang tua siswa di SD Negeri, mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan melalui program bertajuk parenting sekolah. Program ini awalnya bertujuan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak, namun kini dinilai telah melenceng dari esensi awal dengan adanya kewajiban iuran yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah.
Salah satu orang tua siswa, Bu Riska (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan bahwa iuran tersebut dipungut dengan nominal bervariasi tiap kelas. “Ada Rp50 ribu, Rp 30 ribu, Rp20 ribu, minimal Rp10 ribu tiap bulan, Tapi nominal ini berbeda-beda tiap kelas,” ujarnya saat diwawancarai via pesan singkat.
Dana yang terkumpul dari iuran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan sekolah, seperti mengecat ruang kelas, membeli karpet, kipas angin, pot bunga dan kebutuhan lainnya. “Masalahnya, ini sekolah negeri. Saya kira sekolah negeri tidak boleh ada pungutan biaya semacam itu,” tambahnya.
Program parenting sekolah tersebut memiliki struktur organisasi lengkap, mulai dari ketua, wakil, sekretaris hingga bendahara yang semuanya berasal dari orang tua murid. Aktivitas pengumpulan dana dilakukan secara berkala dengan koordinasi dari wali kelas, atas arahan kepala sekolah.
Menurut keterangan Bu Riska, kegiatan parenting ini dilaksanakan secara terpisah di tiap kelas, dan pertemuan orang tua siswa diadakan sesuai jadwal masing-masing. “Karena tiap kelas beda, jadi jumlah dan penggunaan dananya juga beda-beda. Yang bikin keberatan, kalau orang tua punya anak lebih dari satu, tentu jadi beban,” ujarnya.
Penggunaan dana dari orang tua untuk keperluan operasional sekolah di sekolah negeri semestinya dilarang, mengingat sekolah telah menerima dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika pungutan dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas dan tidak melalui persetujuan kolektif tanpa paksaan, maka bisa masuk kategori pungutan liar (pungli).
Pungutan yang dilakukan oleh sekolah negeri seperti yang terjadi di SDN melalui program parenting, apabila tidak berdasarkan aturan resmi, dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) dan melanggar aturan perundang-undangan. Berikut penjelasan aturan yang melarang kegiatan semacam itu:
1. Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
Pasal penting yang relevan: Pasal 10 ayat (1) Komite Sekolah dilarang: a. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya; b. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; c. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru.
Artinya: Komite sekolah tidak boleh menarik pungutan dalam bentuk apa pun dari siswa atau orang tua. Dana yang dikumpulkan hanya boleh dalam bentuk sumbangan sukarela, bukan kewajiban, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah serta waktunya.
2. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pasal 6 ayat (1): Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Pasal 9 ayat (1): Sumbangan dari orang tua murid boleh dilakukan asalkan tidak bersifat wajib, tidak mengikat, dan tidak ditentukan besarannya.
Artinya: Sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan (berbeda dari sumbangan), apalagi yang digunakan untuk kepentingan operasional sekolah seperti pengecatan, pengadaan kipas, dan perlengkapan kelas, karena sudah dibiayai melalui Dana BOS.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
Artinya: Pendidikan dasar, termasuk SD negeri, wajib gratis, dan segala bentuk pungutan mencederai semangat wajib belajar gratis yang dijamin konstitusi.
4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pungutan di sekolah negeri yang dilakukan tanpa dasar hukum atau persetujuan resmi yang sah dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, yang bisa dikenai tindakan hukum oleh Satgas Saber Pungli.
JUM
