MAROS – Polemik pengembangan Pergudangan Pattene 88 di Kabupaten Maros memanas. Kuasa Hukum PT Giarto Oudri Cemerlang, Alfian Palaguna, menantang Yayasan Peduli Hukum dan Lingkungan Hidup (YPHLH) membuktikan tudingan alih fungsi kawasan permukiman menjadi kawasan industri. Sebaliknya, YPHLH meminta perusahaan tidak menggeser substansi persoalan perubahan bentang alam.
Dalam hak jawabnya, Alfian menegaskan lahan yang dikelola perusahaan merupakan tanah milik perusahaan yang telah melalui proses pembebasan, bukan lahan permukiman warga.
“Kalau ada yang menyebut terjadi alih fungsi kawasan permukiman menjadi kawasan industri, silakan buktikan. Jangan hanya membangun opini tanpa didukung data dan fakta,” tegas Alfian.
Ia juga menjelaskan, aktivitas cut and fill dilakukan pada lahan berbukit milik perusahaan dan mengklaim seluruh kegiatan tersebut telah mengantongi izin dari dinas terkait.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal YPHLH, Hamzah, menegaskan bahwa persoalan utama bukan kepemilikan tanah, melainkan legalitas kegiatan pengerukan dan perubahan bentang alam di kawasan Corawalie.
“Kepemilikan tanah tidak serta-merta memberikan kebebasan melakukan pembangunan tanpa memperhatikan tata ruang, persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan,” ujar Hamzah.
Ia menyebut dokumentasi foto yang dipublikasikan YPHLH merupakan hasil pemantauan saat aktivitas pengerukan dan perataan lahan berlangsung beberapa bulan sebelumnya.
Hamzah meminta perusahaan membuktikan klaim perizinannya dengan membuka dokumen kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta legalitas pekerjaan cut and fill.
“Jika pihak perusahaan memiliki dokumen yang membantah temuan kami, silakan buka dan tunjukkan kepada publik. Jangan hanya meminta pihak pengkritik membuktikan, sementara substansi perubahan bentang alam belum dijawab secara transparan,” tegasnya.
Hamzah juga menanggapi peringatan kuasa hukum terkait potensi berita bohong dan fitnah. Ia menegaskan YPHLH menghormati hak jawab, tetapi pengawasan publik terhadap kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan tidak boleh dibungkam.
Atas polemik tersebut, YPHLH mendesak Pemerintah Kabupaten Maros, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi perizinan terkait turun melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk mengevaluasi kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, dan perizinan pengerukan lahan.
Kedua pihak kini memiliki pandangan berbeda mengenai pengembangan kawasan Pergudangan Pattene 88. Pembuktian dokumen perizinan dan pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang menjadi langkah penting untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai ketentuan hukum.
Menyoal soal kesesuaian ruang dan Site Pland pihak pengembang, Sekertaris Dinas PU A. Kurni yang dibubungi belum memberikan tanggapan, pesan singkat yang di kirimkan melalui nomor WhatsApp- nya belum mendapat balasan.
Metro Sulsel membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
A. GUNAWAN SANRIMA / JUM




















