MAROS — Sekretaris Umum DPD APDESI Sulawesi Selatan, Umi S.Pd., MM, angkat bicara tegas terkait dinamika organisasi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Maros.
Ia menegaskan, penunjukan Wahyu Febri sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua APDESI Maros merupakan langkah strategis demi menjaga legalitas dan kesinambungan organisasi.
“SK Plt itu bukan sekadar formalitas, tapi langkah untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan secara sah. Tugas utamanya jelas, melaksanakan muscab untuk memilih ketua definitif,” tegas Umi.
Ia mengakui adanya pergeseran sikap sebagian kepala desa yang memilih bergabung ke wadah lain. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak menggoyahkan eksistensi APDESI sebagai organisasi resmi yang telah lama menjadi rumah besar kepala desa.
“Kita tidak menutup mata, ada dinamika. Tapi APDESI tidak berhenti hanya karena itu. Mau berapapun yang hadir, selama memenuhi ketentuan organisasi, muscab tetap sah dan harus berjalan,” ujarnya.
Umi juga menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi intens dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) guna memastikan seluruh proses organisasi di daerah berjalan sesuai aturan.
“Koordinasi dengan DPP itu mutlak, agar DPC di daerah tidak kehilangan arah dan tetap berada di jalur organisasi yang benar,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa APDESI tidak melihat munculnya organisasi lain sebagai ancaman langsung. Namun, pihaknya memilih menjawab dinamika tersebut dengan kerja nyata.
“Kami tidak ingin terjebak pada polemik. APDESI akan membuktikan diri lewat kontribusi nyata bagi desa. Waktu yang akan menjawab,” ucapnya.
Umi mengungkapkan, dari total 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hampir seluruhnya telah melaksanakan muscab. Hanya tersisa Kabupaten Gowa dan Enrekang yang masih dalam proses.
“Setelah dua daerah ini rampung, kita targetkan pelantikan serentak di Rumah Jabatan Gubernur dan dilantik langsung oleh gubernur di Aula Hasta Cita,” jelasnya.
Ia juga membeberkan adanya dinamika di tingkat provinsi, di mana kepengurusan sebelumnya memilih jalur berbeda. Kondisi itu mendorong DPP mengambil langkah cepat dengan menunjuk Wahyudi Mapparenta sebagai Plt DPD Sulsel.
“Penunjukan itu bukan tanpa alasan. Ini untuk memastikan organisasi tetap solid. Bahkan sekarang beliau sudah ditetapkan sebagai pengurus definitif dan juga menjabat Sekjen di pusat,” tegasnya.
Target pelantikan pengurus, lanjut Umi, dijadwalkan akhir April, setelah rangkaian kegiatan pembaretan retreat gelombang kedua di Pakatto selesai.
Ia juga menegaskan legitimasi organisasi di tingkat pusat. Menurutnya, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI telah dilantik pada 28–30 Januari 2026 dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, serta Menteri Desa, Yandri Susanto.
“Ini penting untuk ditegaskan, bahwa secara struktural dan legal, APDESI memiliki legitimasi yang jelas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Umi kembali menegaskan bahwa APDESI tidak akan larut dalam konflik organisasi, melainkan fokus memperkuat peran desa dalam pembangunan.
“Kami tidak sibuk dengan konflik. Kami fokus bekerja. Siapa yang konsisten, dia yang akan dipercaya,” pungkasnya.
JUM
