JAKARTA, — Tekanan berat membayangi APBN 2026. Kebutuhan belanja negara membengkak, sementara ruang fiskal kian menyempit akibat beban pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang yang menyedot porsi besar penerimaan negara. Dalam situasi ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan strategi menutup kebocoran penerimaan dengan mengencarkan penindakan terhadap korupsi dan pengemplangan pajak.
Struktur anggaran menunjukkan, setiap tahun ratusan triliun rupiah terserap untuk membayar bunga utang, sementara pelunasan pokok utang jatuh tempo mencapai angka sangat besar dan sebagian harus direfinansiasi lewat penerbitan utang baru. Di sisi lain, APBN 2026 juga memikul beban program prioritas seperti makan bergizi gratis, subsidi pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertahanan, pembangunan IKN, serta transfer ke daerah. Total kebutuhan belanja diperkirakan menembus di atas Rp3.300 triliun.
Di tengah tekanan tersebut, kebocoran penerimaan akibat korupsi, manipulasi pajak, permainan restitusi, serta praktik ilegal di sektor kepabeanan dan tata niaga komoditas dinilai mempersempit ruang fiskal. Pemerintah memandang penegakan hukum bukan semata agenda pidana, melainkan strategi fiskal untuk memperkuat kas negara tanpa menaikkan beban pajak masyarakat.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, aparat penegak hukum menggencarkan pengusutan perkara di sektor pajak, bea cukai, komoditas strategis, serta proyek-proyek publik. Fokus tidak hanya pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dan pengembalian uang hasil kejahatan.
Langkah ini diproyeksikan membantu menahan pelebaran defisit dan mengurangi ketergantungan pada utang baru. Pemerintah juga mendorong pembenahan sistem perpajakan dan kepabeanan, digitalisasi layanan, serta penguatan pengawasan internal untuk menutup celah kebocoran.
Pengamat fiskal menilai, tanpa pengetatan kebocoran dan perbaikan sistem, APBN 2026 berisiko semakin tertekan: defisit melebar, beban bunga meningkat di tahun-tahun berikutnya, dan ruang belanja untuk layanan publik menyempit. Karena itu, konsistensi penegakan hukum dan reformasi tata kelola penerimaan dinilai krusial agar stabilitas fiskal terjaga.
Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai asas praduga tak bersalah.
JUM
