MAROS – Gelombang aksi unjuk rasa kembali memanaskan halaman Kantor Bupati Maros pada Kamis (05/02/2026).
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros melakukan aksi demonstrasi guna menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Bumi Salewangang.
Dalam aksi tersebut, massa membawa rapor merah bagi Pemerintah Kabupaten Maros dan aparat penegak hukum. Terdapat 8 poin tuntutan krusial yang disuarakan melalui pernyataan sikap resmi organisasi.
Menagih Janji Korps Adhyaksa
Salah satu poin yang paling disorot oleh para pengunjuk rasa adalah mandulnya penegakan hukum di wilayah Maros. Jenderal Lapangan aksi, A. Ilham, menegaskan bahwa publik sudah jenuh dengan retorika tanpa bukti nyata dari pihak Kejaksaan Negeri Maros.
“Kami menagih janji penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Maros yang selama ini kerap digaungkan namun minim hasil yang dirasakan publik. Penegakan hukum harus tegas, transparan, dan bebas dari kepentingan. Jangan sampai tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas A. Ilham di sela-sela orasi.
8 Tuntutan Rakyat
Selain masalah hukum, HPPMI Maros juga menyoroti berbagai isu strategis lainnya, di antaranya:
Transparansi Beasiswa 2026: Menuntut pembukaan data dan mekanisme penerima beasiswa agar tepat sasaran.
Implementasi Perda: Mendesak penguatan pengawasan agar Peraturan Daerah tidak hanya menjadi produk hukum formalitas.
Masalah Pengangguran: Menyoroti minimnya lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi di Maros.
Tata Kelola Lingkungan: Mengevaluasi manajemen kebersihan kota yang dinilai masih rendah.
Kinerja Kepolisian: Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Maros dalam pelayanan masyarakat.
Tarif Valet Bandara: Menuntut transparansi pengelolaan tarif valet di Bandara Sultan Hasanuddin dan kontribusinya bagi daerah.
Tunggakan Pajak Korporasi: Mendesak PT Bosowa untuk segera melunasi kewajiban pajak kepada negara dan daerah.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat ini berakhir dengan penyerahan pernyataan sikap.
HPPMI Maros mengancam akan terus melakukan gerakan serupa hingga seluruh tuntutan mereka dijawab dengan kebijakan nyata oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Maros.
HAMZAN
