• Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
Metro Sulsel
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
No Result
View All Result
Metro Sulsel
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Lokal
  • Kriminal
  • Politik
  • Nasional
  • Internasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Sorotan
  • Kebudayaan
Home Sorotan

HMI MAROS SOROT KETIDAKADILAN PERPRES 115/2025

jum007 by jum007
20 Januari 2026
in Sorotan
HMI MAROS SOROT KETIDAKADILAN PERPRES 115/2025

MAROS — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros menilai wacana pengangkatan pegawai Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai kebijakan yang tergesa-gesa, tidak matang, dan berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam tata kelola kepegawaian negara.

Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini justru membuka ruang lahirnya persoalan struktural baru, mulai dari pembengkakan birokrasi, kecemburuan sosial antarpegawai non-ASN, hingga ancaman beban fiskal jangka panjang. Negara tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan meritokrasi hanya demi mengejar target program jangka pendek.

Pertama, secara fundamental, SPPG adalah unit pelaksana program dengan karakter kerja yang spesifik, teknis, dan berbasis kebutuhan sementara. Mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK merupakan bentuk penyimpangan kebijakan kepegawaian, karena PPPK sejatinya diperuntukkan bagi jabatan yang bersifat tetap, terstandar, dan berkelanjutan dalam struktur birokrasi. Negara tidak boleh menjadikan status PPPK sebagai “hadiah kebijakan” bagi setiap program pemerintah yang bersifat temporer.

Baca Juga:  Forum Aliansi Zona Merah Desak Inspektorat Maros Audit Investigatif Wisata Kolam Sambueja

Kedua, kebijakan ini secara nyata berpotensi melukai rasa keadilan ribuan tenaga honorer dan non-ASN yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai instansi pemerintah tanpa kepastian status. Meskipun secara formal pengangkatan pegawai SPPG memiliki dasar hukum tersendiri, percepatan status bagi pegawai dari program baru justru memperlihatkan wajah ketimpangan kebijakan. Negara terkesan lebih responsif terhadap program baru, namun abai terhadap pengabdian panjang tenaga honorer lama.

Pemberian jalur khusus pengangkatan PPPK bagi pegawai SPPG tanpa mekanisme seleksi yang terbuka, kompetitif, dan berbasis merit adalah bentuk ketidakadilan struktural. Praktik ini berpotensi meruntuhkan prinsip meritokrasi dan menciptakan preseden buruk dalam sistem kepegawaian nasional.

Baca Juga:  Truk Tambang Dibatasi 08.00–16.00, Tapi Siapa yang Awasi ? 

Ketiga, dari sisi fiskal, kebijakan ini menunjukkan minimnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Pengangkatan PPPK bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan komitmen pembiayaan jangka panjang berupa gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya. Dalam situasi keuangan negara yang menuntut efisiensi, kebijakan penambahan belanja pegawai tanpa kajian mendalam merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab.

Keempat, wacana ini bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi seharusnya diarahkan untuk menciptakan aparatur negara yang profesional, ramping, dan berbasis kinerja. Namun kebijakan ini justru berpotensi menghidupkan kembali pola lama, di mana status kepegawaian diberikan bukan berdasarkan kebutuhan organisasi, melainkan tekanan kebijakan dan kepentingan jangka pendek.

Baca Juga:  Mengungkap Jejak Digital di Balik Aksi 25 Agustus

Atas dasar tersebut, HMI Maros mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan peninjauan ulang terhadap Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Pemerintah harus menghentikan pendekatan instan dalam kebijakan kepegawaian dan kembali pada prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penguatan sistem kontrak kerja, peningkatan kesejahteraan yang layak, serta peningkatan kapasitas pegawai SPPG jauh lebih rasional dibanding memaksakan pengangkatan PPPK. Penolakan terhadap kebijakan ini bukanlah sikap anti-program nasional, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk mencegah ketidakadilan struktural serta menjaga arah reformasi birokrasi agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

JUM

Share89Tweet56SendShareSend

Related Posts

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA
Sorotan

11 JENDERAL DISEBUT DALAM SKANDAL SADAP PRESIDEN, EMPAT TELAH JADI TERSANGKA

8 November 2026
DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI
Sorotan

DUA LOKET PEMETAAN BPN MAROS DIBUKA, KAPASITAS LAYANAN MENINGKAT JADI 40 BERKAS PER HARI

7 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

PEKERJA PROYEK GEDUNG PU MAROS MULAI TERLIHAT GUNAKAN APD K3, PENGAWASAN DIPERKETAT

2 November 2026
DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD
Sorotan

DISOROT SOAL K3, PEKERJA GEDUNG PU MAROS KINI TAMPAK KENAKAN APD

2 November 2026
GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT
Sorotan

GRD-FPD KAWAL KASUS BIBIT NANAS, PRA PERADILAN KEDUA BAHTIAR BAHARUDDIN DISIDANGKAN JUMAT

29 Oktober 2026
Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan
Sorotan

Antrean Pemetaan BPN Maros Dikeluhkan, Pemohon Klaim Harus Menunggu Sepekan

28 Oktober 2026
Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

6 Oktober 2025
MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

24 Februari 2026
LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

24 September 2025
SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

24 Maret 2026
Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

Audit Macet, Penegakan Hukum Terjebak di Kominfo Maros

1
Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

Program Makan Bergizi di Indonesia: Capaian, Tantangan, dan Harapan ke Depan

0
Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

Bocor Usulan Mutasi Pejabat Pemkot Makassar, Nama-Nama Sudah Beredar di Grup WhatsApp

0
Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Langkah Penting Lindungi Ekosistem Dunia

0
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

21 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026

Popular Stories

  • WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    WARGA CAMBA MAROS DIHEBOHKAN ISU PENCURIAN UANG DAN DUGAAN MANUSIA JADI-JADIAN

    9160 shares
    Share 3664 Tweet 2290
  • MANTAN KETUA DAN BENDAHARA KONI MAROS DITAHAN, KASUS DANA HIBAH 2016 DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP500 JUTA

    2247 shares
    Share 899 Tweet 562
  • LAYANGAN PUTUS TELAN KORBAN LAGI, PENERTIBAN JALAN BARU DIPERTANYAKAN

    2086 shares
    Share 834 Tweet 522
  • SKANDAL BUSUK DI MAROS: NAMA “H” MENCULAT, SKKPR & SITE PLAN DIDUGA JADI LADANG PUNGLI

    2041 shares
    Share 816 Tweet 510
  • Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Perlengkapan Ibadah di Masjid Maros

    1696 shares
    Share 678 Tweet 424
HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG
Breaking News

HMI MAROS DESAK PLN TRANSPARAN SOAL PEMADAMAN, ISWANTO: KAMI TERBUKA BERDIALOG

by jum007
21 November 2026
0

MAROS -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros mendorong PT PLN (Persero) lebih transparan terkait gangguan pasokan dan...

Read more
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

GEJOLAK CORAWALIE : KUASA HUKUM TANTANG YPHLH, HAMZAH DESAK BUKA DOKUMEN IZIN PATENE 88

21 November 2026
12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

12 RANTING BERSAING DI LT-III PRAMUKA MAROS, KEMANDIRIAN PENGGALANG JADI SASARAN

19 November 2026
BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

BENTANG ALAM CORAWALIE BERUBAH, PERGUDANGAN PATTENE 88 MAROS DISOROT

18 November 2026
KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

KETUA MPR TERIMA SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, PROSES PENGGANTIAN DIMULAI

12 November 2026
No Result
View All Result
  • Box Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy

© 2025 metrosulsel.com Metrosulsel.com, referensi berita terpercaya dengan informasi aktual, tajam, dan mendalam untuk pembaca di Sulawesi Selatan dan Indonesia.